DPRD Surabaya Minta Pemkot Tak Sekadar Jadi Fasilitator Perusahaan dan Pekerja untuk Tuntaskan Pengangguran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak sekedar menjadi fasilitator antara lowongan perusahaan dengan pekerja untuk menuntaskan pengangguran.

A.H. Thony Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menyebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya 2022 menyentuh 7,62 persen dan menurun jadi 6,76 persen tahun ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim).

Namun ada yang perlu diwaspadai menurutnya, yakni lulusan yang bakal jadi calon pekerja.

“Calon tenaga kerja di Surabaya dalam sebuah pelaporan (TPT) itu dipatok diangka 7, sekian persen. Tapi kalau bicara rill, mereka yang sudah masuk jenjang pendidikan SMA dan Pergruuan Tinggi adalah calon pekerja yang harus diantisipasi terkait isu bonus demografi,” papar Thony sapaan akrabnya pada Minggu (10/12/2023).

Selama ini, program Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSIK) gagasan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, menurutnya belum mampu menuntaskan pengangguran.

Menurutnya, butuh lebih dari sekedar fasilitator antara lowongan sebuah perusahaan dengan para pelamar kerja.

“Kota Surabaya yang sudah mendeklarasikan smart city, harus bisa menangkap. Untuk menangkap, disnaker harus bersinergi mengidentifikasi calon tenaga kerja di berbagai kelurahan, supaya mereka itu bisa terberdayakan maka harus disinergikan dengan semangat kota. Jadi kita memiliki kemajuan pesat dan jadi satu kota yang take off lebih awal dari deerah lain,” bebernya.

Upaya lebih perlu dilakukan sebab pengangguran bukan beban, hanya perlu digali dan dimanfaatkan agar potensi masing-masing orang terlihat.

“Jadi perlu inovasi teknologi, informasi, distribusi, peningkatan keahlian untuk menjadikan Surabaya melakukan loncatan,” tambahnya.

Butuh pendalaman lebih soal hobi dan keahlian seseorang termasuk jenjang pendidikan terakhir, yang tertuang dalam data dan bisa diakses khalayak.

“Siapa memiliki potensi apa, berpendidikan apa, terdata di Dispendukcapil,” imbuh Thony.

Bahkan setiap orang mampu mengakses akunnya masing-masing untuk meng-update data diri kapan pun.

“Orang nganggur gak perlu melamar pekerjaan, langsung diketahui lowongan di sini, sistem akan cari sendiri ke mereka untuk masuk di sana,” tegasnya.

Jika langkah ini dijalankan, maka menurutnya Surabaya akan jadi leading sektor dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Setiap orang jadi pekerja profesional nantinya karena bekerja tidak sekadar kebutuhan uang tapi sesuai kemampuan dan bidang. Kami mendorong pemerintah mulai rigid, detil mendeskripsikan persoalan,” tandasnya. (adv/lta/iss)