Sebanyak delapan daerah di Jawa Timur tercatat mengalami peningakatan kasus campak. Antara lain, Kota Batu, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.
Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak merinci jumlah peningkatan kasus di delapan daerah tersebut. Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mengatakan sektor kesehatan harus bersiap mengantisipasi sebaran kasus tersebut.
Khofifah juga meminta masyarakat untuk mewaspadai penyakit campak pada anak dengan melengkapi status vaksinasi campak rubella (MR) pada anak.
Menurutnya peningkatan kasus ini disebabkan oleh penurunan cakupan imunisasi yang signifikan saat pandemi Covid-19. Sehingga banyak anak yang tidak mendapat imunisasi rutin lengkap.
Oleh karena itu Pemprov Jatim akan berkoordinasi melalui kabupaten/kota untuk mengidentifikasi setiap perkembangan kasus Campak pada anak.
“Kasus campak terjadi karena rendahnya cakupan imunisasi MR/MMR. Oleh karena itu, kepada orang tua harus memastikan buah hatinya sudah mendapatkan cakupan vaksinasi yang lengkap,” ucap Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Minggu (22/1/2023).
Dalam keterangannya, Gubernur Jatim itu mengatakan kalau penyakit ini mudah menular. Jika ditemukan satu kasus, maka bisa menularkan 12-18 orang di sekitarnya.
“Namun, campak mudah dicegah dengan imunisasi. Mohon dipastikan semua anak-anak mendapatkan tiga kali imunisasi campak yaitu saat umur 9 bulan, 18 bulan dan kelas 1 SD,” imbuh Khofifah.
Terpisah, dokter Erwin Astha Kadinkes Jatim mengeklaim pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus campak di Jatim.
Erwin menjelaskan kalau Dinkes Jatim telah melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota terdampak. Mulai dari penyelidikan epidemiologi hingga memberikan rekomendasi pelaksanaan Outbreak Respons Immunization (ORI) atau pemberian tambahan imunisasi MR untuk melindungi kelompok masyarakat yang berisiko.
Erwim menambahkan, Dinkes Jatim juga menyediakan logistik berupa vaksin MR untuk pelaksanaan ORI bagi kabupaten/ kota yang membutuhkan.
“Kami juga mendorong Dinkes kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan cakupan imunisasi rutin yang tinggi dan merata,” jelas Erwin.(wld/iss)