Cara Public Relations Hindari Pemberitaan Negatif oleh Media di Tahun Politik Versi Suara Surabaya

Hambatan Public Relations (PR) seringkali muncul dari luar, terutama media yang harusnya bisa jadi penyambung informasi tapi justru malah memperburuk citra perusahaan.

Restu Indah Wakil Pemimpin Redaksi dan Penyiar Suara Surabaya Media menyebut, hampir setiap media pasti menyorot isu-isu yang jadi perhatian publik.

“Korupsi, kolusi, nepotisme, terutama kalau terjadi di lingkup kementerian, BUMN, atau lembaga pemerintahan,” jelasnya usai mengisi acara “Suara Surabaya Academy Super PR Winning Persuasion in The Political Age”, Kamis (7/12/2023).

Termasuk isu soal kampanye politik yang melibatkan internal pemerintahan, menurut Restu, media juga menyorot kebijakan baru pemerintah yang mengarah pemenangan pasangan calon tertentu.

Sebagai PR, lanjutnya, harus menjalin hubungan dan kolaborasi yang baik dengan media agar visi-misi atau informasi yang tersampaikan akan menguatkan reputasi.

“Fungsi humas menyampaikan informasi perusahaan ke media. Jadi harus menjalin kolaborasi dengan media sebagai media relations untuk menyampaikan visi-misi atau info perusahaan memperkuat reputasi,” tambahnya.

Kalaupun harus berada pada situasi perusahaan sedang disorot karena kejadian tertentu, menurutnya, PR justru harus tetap menanggapi dengan pernyataan yang baik dan tepat.

“Humas harus punya strategi efektif. Liputan negatif, isu politik, harus ditanggapi dengan baik. Caranya biar gak diberitakan negatif harus proaktif menyampaikan info yang akurat dan terkini karena itu yang dibutuhkan media. Info sejujur-jujurnya dari humas,” paparnya.

Kalau semua cara itu sudah dilakukan, namun masih ada media yang memuat pernyataan di luar yang disampaikan, maka PR harus berani meminta hak jawab.

“Jadi kadang bertemu dengan media yang integritasnya masih peru dipertanyakan, kadang bicara A jadi B. Jadi penting menjalin komunikasi dengan pihak media. Kalau ada yang gak sesuai dengan yang disampaikan bisa datang ke media untuk menyampaikan dan harus dapat hak jawab dari media,” tandasnya.

Dalam acara tadi, Restu mengisi materi soal framing media terkait pemberitaan politik, identifikasi hoaks atau disinformasi, dan pemanfaatan media oleh humas. (lta/and/bil/ham)