Jumat, 22 November 2024

Bappenas: Angka Kemiskinan Masih Jadi Tantangan Pembangunan

Laporan oleh Billy Patoppoi
Bagikan
Suharso Monoarfa Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Jakarta, Kamis (6/4/2023). Foto: Antara

Suharso Monoarfa Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan mengatasi jumlah penduduk miskin masih jadi salah satu tantangan pembangunan.

“Disadari bahwa kita masih menghadapi tantangan dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023 yang dipantau Antara secara virtual, Kamis (6/4/2023).

Hal ini disebabkan pengumpulan data yang belum akurat, program-program yang masih belum terintegrasi, dan pelaksanaan pemberdayaan sosial-ekonomi yang belum berkelanjutan.

Suharso menyatakan beberapa upaya telah dilakukan perlu dilanjutkan serta dipertajam, terutama untuk memperbaiki data secara total pada setiap lapisan masyarakat dan integrasi program pemberdayaan ekonomi yang masif.

Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas disebut telah melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membuat Registrasi Sosial-Ekonomi (Regsosek) yang dimaksudkan.

Di antaranya, seperti mengurangi inclusion-exclusion errors kepada para penerima manfaat dari program-program nasional. Artinya, ada kesesuaian akurasi target siapa yang berhak menerima bantuan sosial (bansos) dengan mengacu Regsosek.

Seperti diketahui, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim juga menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi tumpuan guna mencapai sasaran pembangunan.

“Di sini, ada pekerjaan rumah yakni penghapusan kemiskinan ekstrem. Perhitungan yang diperkenalkan sekarang adalah 2,1 dolar AS Purchasing Power Parity (PPP) per hari dan terakhir menurut Kepala BPS sekarang dikenalkan multidimensional indicators untuk mengukur kemiskinan,” ucap dia.

Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan di bawah 10 persen menjadi 9,57 persen pada 2022 dari target 6-7 persen pada tahun 2024.

Apabila kondisi pelaksanaan program dan data belum berubah yang berarti belum ada integrasi antara Regsosek dan penerima manfaat (beneficiary), maka outlook tingkat kemiskinan 2024 sebesar 7,99 persen.

“Untuk mencapai miskin ekstrem nol, perlu mengentaskan maksimum 5,6 juta orang pada tahun 2024,” pungkasnya. (ant/bil/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
31o
Kurs