Ahli Tata Kota Sebut Anggaran Rumah Menteri di IKN Sebanding dengan Masa Pakainya

Yayat Supriatna, analis tata kota dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur, Lanskap, dan Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti menilai besaran anggaran pembangunan rumah dinas menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, cukup masuk akal.

“Kalau kita bandingkan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan harga unit rumah di Jakarta, dengan tambahan biaya transportasi pengangkutan bahan bangunan. Hitungannya kira-kira 24 juta rupiah per meter persegi. Hitungan di sana bisa lima kali lipat (dari Jawa),” kata Yayat dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Senin (30/1/2023).

Sebelumnya, Lasarus Ketua Komisi V DPR RI mengatakan bahwa harga rumah menteri di IKN terlalu mahal, sekitar Rp14,4 miliar per unit. Angka itu masih terlalu besar karena biaya pembangunannya sudah gratis tanah. Pihaknya meminta pemerintah menghitung ulang kalau anggaran itu masuk APBN. Berbeda jika masuk Investasi, DPR tidak mempermasalahkan.

Lebih lanjut, Yayat menyebut rumah menteri dibangun untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga, negara telah memperhitungkan penggunaan material dengan kualitas terbaik. Kalau bahannya sederhana, pembiayaan perawatannya akan mahal.

Selain itu, kondisi tanah di Nusantara yang berupa perbukitan juga membutuhkan biaya lebih besar.

“Kalau PUPR sudah mengeluarkan angka segitu, silakan tim appraisal menilai,” ujarnya.

Menurut Yayat, IKN Nusantara sebenarnya laboratorium bagi perencana, arsitek, dan sipil untuk menemukan inovasi. Konsep dan desain rumah para menteri, diperkirakan juga lebih baik dari rumah menteri yang ada sekarang. Lahan di Nusantara lebih luas dan ditata dalam kluster yang dekat dengan perkantoran, tidak perlu berjalan terlalu jauh.

“Saya kira konsepnya tetap mengedepankan forest city. Rumah-rumah smart living, berbasis energi terbarukan. Misalnya menggunakan solar cell untuk hemat energi,” kata dia.

“Para ahli bangunan silakan mengoreksi angka itu kalau terlalu mahal, tapi saya kira wajar kalau kita lihat umur bangunannya,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menggelontorkan anggaran Rp78,84 miliar untuk pembangunan rumah dinas menteri di IKN.

Iwan Suprijanto Dirjen Perumahan Kementerian PUPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR Rabu (25/1/2023) lalu menyampaikan, total pembangunan 36 rumah tapak menteri di IKN, pagunya Rp519 miliar.

Pembangunan itu paket multi-years contract 2022 sampai dengan 2024 di mana 78,84 Miliar sudah terealisasi sebagai uang muka diambil dari alokasi anggaran 2022. Tahun ini Ditjen Perumahan Kementerian PU-Pera akan mengalokasikan Rp337 miliar untuk rumah tapak menteri di IKN Nusantara.(iss/rst)