7.593 Jemaah Haji Belum Lunasi Bipih, Kemenag Jatim Berharap Ada Perpanjangan

Sebanyak 7.593 jemaah haji asal Jawa Timur belum melakukan pelunasan  Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sampai batas perpanjangan terakhir pada Jumat (12/5/2023) kemarin. Belum lunasnya pembayaran itu disebabkan oleh trouble-nya sistem Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kata Husnul Maram Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim, kebanyakan para jemaah menyetor lewat bank tersebut. Sehingga yang terdampak kendala sistem trouble juga cukup banyak.

Namun pada batas akhir pembayaran Jumat kemarin, jemaah yang sudah melakukan pelunasan sudah mencapai sekitar 500 orang. Sehingga total jemaah haji di Jatim yang sudah lunas mencapai 32.262 orang.

“Mudah-mudahan ada perpanjangan, sesuai harapan lewat jemaah yang setor lewat BSI,” kata Husnul Maram kepada suarasurabaya.net, Sabtu (13/5/2023).

Husnul Maram merinci, total kuota haji Jatim mencapai 35.152 jemaah kemudian ada penambahan kuota cadangan pertama 10 persen sebanyak 3.304 jemaah dan cadangan kedua lima persen sebanyak 1.758 jemaah.

“sehingga porsi lunasnya sudah 29.180, cadangan lunas 3.082 jemaah,” imbuhnya.

Segala persiapan mendekati pemberangkatan ibadah haji pun telah dimaksimalkan oleh Kanwil Kemenag Jatim. Seperti persiapan Bio Visa yang sudah hampir tuntas, supaya memudahkan jemaah haji mengurus administrasi ketika sampai di terminal kedatangan di Arab Saudi nanti.

Lalu, kegiatan manasik haji di semua kota/kabupaten juga serentak dilaksanakan di tiap kecamatan. “Sehingga jemaah sudah mengetahui secara detail untuk ilmu haji dan praktiknya,” ucap Hunsul Maram.

Sementara itu Abdul Haris Kabid Haji Kanwil Kemenag Jatim mengungkap jumlah jemaah haji yang sudah lunas di Surabaya sebanyak 2.148 jemaah sedangkan yang belum lunas ada 571 jemaah.

Kemudian di Kabupaten Sidoarjo yang sudah lunas 1.826 jemaah dan 459 jemaah belum melunasi. Sedangkan di Kabupaten Gresik 1.854 jemaah sudah lunas dan yang belum lunas jumlahnya cukup sedikit yaitu 276 jemaah.

“Kita masih menunggu kebijakan lebih lanjut (perpanjangan pelunasan) dari Kementerian Agama RI. Karena memang regulasinya bila di tahap pertama belum memenuhi kuota maka akan dilakukan pemrosesan tahap berikutnya melalui kebijakan Kemenag lewat Dirjen PHU lebih lanjut,” pungkas Abdul Haris.(wld/ihz/iss)