Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur membuka orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di di Graha Unesa, Minggu (1/10/2023). Orientasi ini diikuti oleh 5.280 PPPK yang tersebar di berbagai instansi Pemprov Jatim.
Dalam arahannya, Khofifah menyampaikan bahwa PPPK turut berkontribusi dalam empat pilar pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Keempat pilar tersebut adalah pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
“Keempat pilar ini menjadi tanggung jawab kita bersama utamanya sebagai abdi negara dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Termasuk di dalamnya reformasi kelembagaan dan birokrasi yang juga menjadi komponen penting,” ujar Khofifah.
Khofifah menambahkan, pilar pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK harus ada di semua lini. Hal ini penting untuk meningkatkan indeks inovasi dan index competitiveness SDM di Indonesia khususnya Jawa Timur.
“Terkait ekonomi, McKinsey Global Institute memprediksi ekonomi Indonesia akan berada di peringkat ke 7 pada 2030. Begitu pula dengan Price Waterhouse Cooper yang memprediksi ekonomi Indonesia melejit hingga peringkat 4 dunia pada tahun 2050,” ungkapnya.
Lalu terkait pilar pemerataan pembangunan, salah satu poinnya ialah pengentasan kemiskinan ekstrem. Yang mana saat ini kemiskinan ekstrem di Jatim turun sangat signifikan dibanding provinsi lainnya.
“Itu semua berkat kerja keras para kepala desa, lurah, pendamping desa dan semua pihak,” tegasnya.
Khofifah juga memotivasi para PPPK untuk menjadi abdi negara yang melayani masyarakat. Hal ini karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemenpan RB, sebesar 84,3 persen ASN tergerak menjadi abdi negara karena ingin memperbaiki pelayanan publik.
Sementara itu, Hary Budiarto Kepala BPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyampaikan di era saat ini perlu memahami ekosistem digital. Ada tiga hal yang wajib dikuasai yaitu, infrastruktur digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.
Hary juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengukur Indeks Masyarakat Digital yang menjadi poin penting dalam mewujudkan ekosistem digital.
Kata dia Jatim memiliki Indeks Masyarakat Digital sebesar 49,95 persen. Prosentase tersebut lebih tinggi dari rata-rata indeks nasional.
Menurut Hary, Indeks masyarakat Digital bisa ditingkatkan melalui beberapa aspek Literasi Digital. Yakni, etika digital, budaya digital, keamanan digital dan interaksi digital.
“Untuk mewujudkan itu, di Kementerian Kominfo membuka Digital Talent Scholarship yang bisa diikuti masyarakat. Saat ini tercatat 9.189 orang yang mengikuti program tersebut dari Jatim. Kami berharap ini bisa meningkat tiap tahunnya,” tambah Hary.
Di sisi lain, Ramliyanto Kepala BPSDM Prov Jatim menyampaikan kegiatan orientasi PPPK ini adalah momentum untuk menjadikan ASN Jatim bekerja secara extraordinary.
Ramli menyampaikan bahwa orientasi yang diikuti oleh 5.280 PPPK ini berlangsung selama 30 jam tatap muka dan 42 jam pelajaran yang berlangsung secara daring dengan metode Massive Open Online Course.
“Memperhatikan arahan Ibu Gubernur, maka kami menyelenggarakan banyak pengembangan kompetensi bagi ASN untuk mempercepat terbentuknya kerja yang extraordinary. Ekosistem ini sangat diperlukan untuk melengkapi kerja cepat, cerdas, inovatif serta profesional,” katanya. (wld/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
