Pakar Hukum Unair: Bersih-bersih Oknum Setoran dan Pungli Polri Harus Dimulai dari Atasnya
Rabu, 26 Oktober 2022 | 16:28 WIB
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mempersilakan warga yang menemukan tindakan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan di Kelurahan, Kecamatan dan Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk melapor.
Seruan itu pertama kali diunggah Eri lewat akun Instagram pribadinya @ericahyadi_ siang tadi, Selasa (20/12/2022). Poster bertuliskan ajakan untuk melaporkan temuan pungli itu langsung dibanjiri ratusan komentar.
“Maksudnya pungutan liar seperti apa aja ini pak. Apakah minta tanda tangan domisili terus dimintai uang seikhlasnya termasuk pungutan liar,” ujar @nurulazizah812, salah satu komentar.
View this post on Instagram
Dalam poster itu juga menyertakan nomor WhatsApp Layanan Pengaduan Integritas Pemerintah Kota Surabaya, 0811-311-57777.
Saat dikonfirmasi awak media, Eri membenarkan akan memberi sanksi hingga memroses hukum jika benar ada pungli di lingkungan pemkot.
“Tolong sampaikan ke nomor itu, akan saya proses hukumnya dan akan saya sanksi terberat. Satu pemecatan, dua pidana. Saya pastikan akan saya lakukan itu,” ujarnya, Selasa (20/12/2022).
Eri juga menjelaskan, tarikan uang usai memberi layanan meski tanpa menyebut besaran nominal, juga termasuk pungli.
“Tidak ada seikhlasnya. Yang namanya gratis ya gratis. Ketika ngurus KTP atau apa pun itu gratis, tidak ada uang sama sekali. Pemerintah harus memberi contoh yang baik. Sampaikan ke kami. (Yang handle) Inspektorat,” ujarnya lagi.
Dia juga meminta supaya petugas bisa menolak jika ada uang tanda terima kasih dari warga.
“Saya minta warga Surabaya, jangan pernah memberikan sesuatu ke Pemkot Surabaya. Pemkot ngomong, Pak matur nuwun (terima kasih) ini kewajiban kami karena kami punya tunjangan kinerja. Tolak,” tegasnya.
Eri menyebut hingga kini pihaknya belum menemui adanya pungli. Namun ia mengetahui masih ada warga menggunakan biro jasa untuk pelayanan tertentu.
“Di mall pelayanan publik yang saya tanya lewat telepon acak, dia masih menggunakan biro jasa. Jadi ngurus IPT atau apa lah tidak perlu pakai pihak ketiga, karena kalau urusan sama pemerintah pakai aplikasi dan datang sendiri,” terangnya.
Layanan pengaduan ini diinisasi untuk mendorong masyarakat melaporkan.
“Jadi sekarang kita siapkan siapa pun yang ada pungli di Surabaya, untuk layanan publik di Surabaya, bisa diadukan di nomor itu. Itu nomor whistleblower di tempat kita, silakan sampaikan ke kita,” tuturnya.
Sementara dalam momen menjelang akhir tahun 2022, Eri mengingatkan semua dinas di Surabaya supaya menampilkan laporan terbuka.
“Di situ akan kami tampilkan bahwa tidak ada biaya sedikit pun. Nanti, insyaAllah di tahun 2023 semua pelayanan di kecamatan dan kelurahan itu akan berbeda dengan sekarang. Nanti berbentuk konter-konter,” tandasnya.(lta/dfn)
NOW ON AIR SSFM 100
