Tolak Kenaikan BBM, GMNI Jatim Akan Turun Aksi di Kantor Dinas ESDM dan GKN Hari Ini

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur, akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Gedung Keuangan Negara (GKN), pada Selasa (6/9/2022).

Edwin Rilo Pambudi Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Jawa Timur, mengatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM dan mendesak pemerintah agar mengkaji ulang kebijakannya.

“Kami menolak kenaikan harga BBM dan mendesak pemerintah agar mengkaji ulang kebijakannya,” ucapnya kepada suarasurabaya.net.

Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi fokus GMNI terkait kebijakan BBM bersubsidi, yakni anggaran subsidi BBM yang menurut pemerintah semakin membengkak dari tahun ke tahun tidak berbasis data konsumsi riil masyarakat atas bahan bakar minyak, terutama konsumsi BBM masyarakat tidak mampu.

Sehingga, BBM bersubsidi di lapangan banyak diselewengkan oleh para penyalur seperti SPBU bukan untuk konsumsi masyarakat miskin namun justru dijual kepada industri besar, hingga aktivitas pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan BBM tanpa izin usaha.

Kemudian, GMNI juga menyoroti peran BPH Migas. Menurutnya, banyaknya penyimpangan bahkan penimbunan BBM, peranan BPH Migas perlu dipertanyakan. “Seharusnya, BPH Migas memiliki formula pengaturan dan pengawasan yang bisa tepat sasaran,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, GMNI memutuskan untuk turun aksi dan membawa enam tuntutan, yakni mendesak Presiden RI untuk mengevaluasi BPH Migas, karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, yang membuat pemerintah ingin menaikkan harga BBM.

Mendesak Presiden RI untuk segera memperbaiki sistem pemberian BBM subsidi agar tepat sasaran. Dan menuntut Kementerian Keuangan RI tranparansi dan jujur terhadap serapan anggaran untuk Subsidi BBM sebesar 502 Triliun.

Mendesak juga KPK dan BPK untuk memeriksa dan mengaudit Kementerian Keuangan dan BPH Migas terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran Subsidi BBM dan Subsidi BBM tidak tepat sasaran.

Kemudian, mendesak Pemerintah RI membentuk Satgas Pengawasan terkait penerimaan BBM Bersubsidi. Serta, mendorong Pemerintah RI untuk percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui kebijakan-kebijakan Pusat dan Daerah.

Ia berharap pemerintah bisa mengkaji ulang adanya kebijakan naiknya harga BBM ini, karena memberatkan masyarakat.

“Harapannya, dari adanya aksi ini pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakannya dan dapat direspon dengan menerapkan kebijakan yang pro terhadap rakyat,” tukasnya.

Sementara itu, dua lokasi tujuan demonstrasi tersebut dipilih oleh GMNI Jatim karena memiliki andil dalam naiknya harga BBM. Sedangkan, titik kumpul aksi ini berada di Wisma Marinda GMNI Jatim.(ris/iss)