Jumat, 22 November 2024

Tokoh Adat Berharap Kehadiran IKN Bisa Tingkatkan Kualitas SDM di Kalimantan

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Tokoh adat dan agama di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur berdiskusi dengan Jokowi Presiden, Senin (14/3/2022), di kawasan IKN. Foto: Biro Pers Setpres

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak termasuk tokoh adat dan agama setempat.

Dalam pertemuannya dengan Joko Widodo Presiden, Senin (14/3/2022), di Kabupaten Penajam Paser Utara, para tokoh adat mengungkapkan harapan supaya pembangunan IKN bukan cuma fokus pada infrastruktur, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Dalam proses pemindahan IKN, kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan. Kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu pembangunan SDM,” ujar Helena Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara.

Helena menambahkan, pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta yang ada di Pulau Jawa menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan.

Maka dari itu, Helena berharap pemerintah membangun institusi pendidikan serta balai pelatihan di Kalimantan Timur.

“Kami meminta untuk segera dibangunkan balai pelatihan-pelatihan juga segera membangun universitas di Kabupaten Penajam Paser Utara,” imbuhnya.

Senada dengan Helena, Ashari tokoh adat Banjar menyampaikan harapannya supaya pendidikan masyarakat lokal makin baik. Dengan pembangunan institusi pendidikan, Ashari yakin kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat, terutama untuk masyarakat lokal.

“Jadi kami membayangkan ke depan nanti kami orang suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak akan menjadi sejajar dengan para generasi-generasi muda yang khususnya ada di Pulau Jawa,” ucapnya.

Ashari juga menyambut baik upaya pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN. Keterlibatan tersebut diyakini akan mengurangi konflik kepentingan antara ibu kota dengan lingkungan sekitar.

“Presiden akan menyampaikan kepada Ketua atau Kepala Otorita IKN bahwa harus dilibatkan masyarakat lokal agar nantinya tidak ada namanya konflik kepentingan dan jangan sampai ada gap pembangunan antara ibu kota dengan apa yang ada di sekitar ibu kota,” pungkasnya.(rid/bil/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
28o
Kurs