Sopir Truk Demo karena Tidak Nyaman dengan Tilang Polisi

Ratusan sopir truk yang mengatasnamakan Gerakan Sopir Jawa Timur hari ini, Selasa (22/2/2022), menggelar aksi demo di depan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani.

Dalam surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang diterima suarasurabaya.net, mereka menuntut pemerintah menindaklanjuti sejumlah dampak. Di antaranya regulasi tarif/ongkos angkutan logistik, kepastian muatan, biaya pemotongan, dan data kepastian dimensi kendaraan apabila larangan over dimension/over loading (ODOL) diterapkan.

Benny Sampirwanto Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Jawa Timur yang ikut dalam mediasi dengan para pendemo mengatakan, muara aksi hari ini adalah rasa tidak nyaman sopir atas tindakan penilangan dari kepolisian terhadap mereka.

“Teman-teman ini merasa tidak nyaman karena berbagai penilangan yang dilakukan kepolisian dalam penertiban ODOL, karena mereka mengatakan gajinya kecil dan sebagainya,” kata Benny saat dihubungi Radio Suara Surabaya, Selasa siang.

Baca juga: Organda Jatim Menduga Ada Pihak yang Menunggangi Aksi Demo Sopir Truk

Benny menjelaskan, saat awal mediasi berlangsung, para sopir mulanya meminta agar pemerintah mengkaji ulang larangan ODOL, bahkan menghapusnya. Namun dalam perkembangannya, muara tuntutan pendemo ini adalah keberatan dengan tilang polisi.

Oleh karena itu pihaknya mengatakan kepada para pendemo agar menyampaikan aspirasi ini kepada jajaran kepolisian. “Kalau seperti itu tuntutannya, kami tidak punya kewenangan karena kewenangan itu ada di Dirlantas Polda Jatim,” ujarnya.

Sehingga, menurut Benny, saat ini para pendemo akan bergerak menuju Polda Jatim.

Untuk memecahkan masalah ini, Benny sempat mengundang para pendemo dalam rapat bersama di Kantor Gubernur bersama Polda, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta OPD terkait. Namun mereka bersikukuh menolak dan memilih bergerak menuju Polda Jatim.

Baca juga: Bundaran Waru Macet, Sopir Truk Demo Menolak Penerapan Zero Odol

Benny juga menyampaikan, para sopir ini sebenarnya mau mematuhi aturan penindakan ODOL, namun pendapatan yang turun ketika mereka taat regulasi membuatnya berat. Sehingga ini yang kemudian akan diramu ulang oleh para stakeholder.

“Dan itu nanti bukan Dishub harusnya minimal oleh asisten, asisten 2. Nanti akan saya laporkan ke Pak Sekda agar dirapatkan oleh Asisten 2,” pungkas Benny.(dfn/den)