Sidak PTM di Surabaya Hari Pertama Lancar dan Sesuai Aturan

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya meninjau langsung pelaksanaan PTM di minggu pertama ini.  “Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melihat semua kesiapan sekolah. Ini dihadiri dengan para Pimpinan DPRD Kota Surabaya dan Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada Ketua PGRI,” kata Eri Cahyadi, Senin (10/1/2022) saat mengunjungi SMPN 19 Surabaya, Jalan Arief Rahman Hakim No 103B Surabaya.

Dari hasil tinjauannya itu, Eri menyatakan, bahwa pelaksanaan PTM di minggu pertama ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya, di sekolah telah tersedia tempat cuci tangan, alat pengukur suhu hingga barcode PeduliLindungi.

Ia berharap, para wali murid khususnya dari pelajar jenjang SD memberikan izin anak-anaknya mengikuti PTM. Meski dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri hal itu sudah tak diperlukan, namun perizinan dari wali murid dinilainya sangat penting.

“Insya allah sambil berjalan kami dari pemkot dan DPRD sambil evaluasi akan kita wajibkan semua masuk 100 persen, tapi tetap dengan dua shift. Kenapa dua shift? kita meyakinkan kepada wali murid bahwa persyaratan yang satu meter juga kita lakukan, jadi nggak ada tumpuk-tumpukan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan PTM ini, kata dia, pelajar tidak diberikan waktu istirahat untuk ke luar kelas. Sehingga semua aktivitas dilakukan di dalam kelas. Bahkan, kantin dan perpustakaan untuk sementara ditutup agar memudahkan guru mengontrol para siswa dan lebih mudah melakukan evaluasi.

“Ini bentuk dari ikhtiar kita. Karena bagaimanapun pendidikan kalau lewat hybrid terus karakter jiwa yang hebat juga akan hilang, kalau online terus anak jadinya individualis. Sehingga pemkot dan DPRD meyakinkan kita berani lakukan (PTM) dan kita coba,” tegasnya.

Sementara itu, Herlina Harsono Njoto Anggota Komisi D DPRD Surabaya juga mengatakan hal yang sama. Menurut dia, pelaksanaan PTM 100 persen sesuai progres yang ditentukan. Mulai dari penerapan jarak 1 meter antar siswa hingga dilakukan secara 2 shift.

“Saya berharap nanti ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap, juga memantau kondisi pandemi yang ada di Surabaya. Sehingga nanti ketika pandemi sudah terkontrol, bisa ditingkatkan benar-benar 100 persen PTM di sekolah,” kata Herlina.

Meski begitu, Herlina juga berharap ada pengecualian terhadap siswa yang memang memiliki gangguan kesehatan. Menurutnya, secara mutlak siswa yang tidak dapat mengikuti PTM karena gangguan kesehatan, tidak bisa dikatakan membolos sekolah.

“Saya berharap (PTM) tetap mengutamakan faktor kesehatan, aman dan nyaman. Mengutamakan kesehatan anak-anak itu kemudian harus jadi prioritas utama,” kata Herlina. (man/ipg)