Jumat, 22 November 2024

Satgas PMK Imbau Daerah Fokus Vaksinasi Dosis Pertama

Laporan oleh Billy Patoppoi
Bagikan
Letjen TNI Suharyanto Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan PMK memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam Rapat Koordinasi Penanganan PMK di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/7/2022). Foto: Humas BNPB

Letjen TNI Suharyanto Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK), mengimbau satgas di daerah untuk saat ini fokus pada vaksinasi dosis pertama.

“Stok vaksin yang ada mari difokuskan untuk vaksinasi pertama terlebih dahulu. Memang selama ini ada tenggang waktu antara vaksin pertama dan kedua sekitar empat sampai delapan minggu, tapi saat ini dihabiskan dulu untuk vaksin pertama,” kata Suharyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Sabtu (30/7/2022).

Suharyanto mengatakan, jumlah vaksin yang saat ini tersedia masih terbatas, total ada tiga juta dosis yang siap dialokasikan ke daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, dia menyarankan setiap daerah memberlakukan skala prioritas hewan ternak yang diberi vaksin.

Seperti di Jawa Barat (Jabar), penularan PMK banyak dialami sapi dan kerbau. Pemberian vaksin diharapkan berfokus kepada dua hewan ternak tersebut dan untuk hewan ternak lainnya seperti domba atau kambing ,vaksin bisa diberikan setelah jumlahnya mencukupi.

Suharyanto juga mengingatkan dampak wabah PMK tidak bisa dianggap sepele, sebab penurunan ekonomi yang signifikan dapat mengakibatkan kerugian mencapai triliun rupiah.

“Ditargetkan dalam enam bulan ke depan kasus PMK sudah bisa berkurang. Menyatakan bebas vaksinasi memang membutuhkan waktu, tetapi diharapkan kasus PMK di Jabar pada 2023 sudah habis,” ujar Suharyanto.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Suharyanto kembali mengingatkan pentingnya penerapan empat strategi yakni biosekuriti, pengobatan, vaksinasi dan pemotongan bersyarat dalam penanganan PMK. Untuk menambah efektivitas keempat strategi tersebut, dilakukan pula testing sebagai tindakan pencegahan penyebaran PMK semakin meluas.

Saat ini, testing yang dilakukan masih dilihat berdasarkan gejala klinis. Namun, pemerintah telah berencana dalam minggu depan ada alat testing secara ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dilakukan untuk testing Covid-19, yakni melalui reaksi rantai polimerase (PCR).

“Kalau biosekuriti bisa dimaksimalkan tidak perlu dilakukan vaksinasi. Oleh sebab itu, daerah yang belum terpapar (PMK) harus dijaga. Apabila ada satu atau dua hewan ternak masuk yang sudah terpapar langsung saja dipotong. Tetapi, jika jumlahnya banyak sebaiknya langsung diobati,” pungkasnya. (ant/bil/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
34o
Kurs