Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2023 Targetkan 17 Provinsi

E. Aminudin Aziz Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), mengatakan pihaknya menargetkan 17 provinsi untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah pada tahun 2023.

“Tahun depan, kami tambahkan provinsinya, ada yang di Sumatera misalnya Lampung, Bengkulu, kemudian Aceh juga kita ikutsertakan sehingga provinsinya bertambah menjadi 17 provinsi. Kemudian bahasanya kalau tidak salah 50 atau 52 bahasa,” kata Amin yang dikutip dari Antara pada Kamis (13/10/2022).

Menurut dia, antusiasme masyarakat terhadap revitalisasi bahasa daerah sangat tinggi. Terbukti ketika Kemendikbudrisetk menguji coba revitalisasi bahasa daerah hanya di tiga provinsi yang memiliki penutur bahasa daerah terbanyak, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Beberapa provinsi lain juga menginginkan bahasa daerahnya direvitalisasi. Sehingga pada tahun 2022, Kemendikbudristek akhirnya melakukan revitalisasi 39 bahasa daerah di 13 provinsi yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Barat.

“Jadi awalnya kami ya sudah tiga (provinsi) dulu, tahun berikutnya jadi enam. Alasan klasiknya anggaran tidak cukup dan SDM juga tidak cukup. Tapi ketika bicara sama mas menteri katanya ngapain kalau cuma sedikit, ayo kita cari anggarannya dan SDM. Masyarakat juga bersemangat untuk merevitalisasi bahasa daerahnya,” tutur Amin.

Ia melanjutkan, Kemendikbudristek pun akhirnya memperkuat kolaborasi dengan komunitas pegiat bahasa dan sastra, komunitas guru bahasa daerah, bahkan para pemuka agama. Sehingga, kegiatan revitalisasi tidak hanya dilakukan di sekolah tapi juga di balai desa, pusat kebudayaan lokal, sampai tempat ibadah.

“Organisasi, persatuan pengajar bahasa daerah itu mereka berduyun-duyun mengatakan ‘kami ikutan’. Jadi partisipasi masyarakat ini membuat kami sangat terkesan. Untungnya pihak kementerian juga punya sikap positif terhadap program ini, pemda juga sangat positif,” katanya,” ujar Amin.

Ia mengaku sangat tergerak hatinya. Melihat respon masyarakat sangat antusias.

“Makanya Balai Bahasa itu menjadi sangat sibuk dengan urusan revitalisasi bahasa daerah, di samping program yang biasa kita lakukan,” imbuh Amin.

Ia pun berharap ke depannya akan semakin banyak pemerintah daerah yang bersikap lebih positif terhadap pelestarian bahasa daerah, sehingga revitalisasi bahasa daerah pun dapat dilakukan di lebih banyak provinsi.

“Karena kan mereka punya anggarannya. Anggarannya ada di APBD mereka. Pusat tidak punya anggaran untuk kegiatan di daerah, makanya kami bekerja sama dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.(ant/rum/ipg)