Resolusi 2022 Pemkot Surabaya, Hapuskan Gizi Buruk Sampai Pekerjakan MBR

Program kerja Pemerintah Kota Surabaya selama tahun 2022 akan fokus pada kesejahteraan sumber daya manusia. Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengatakan, targetnya tahun ini tidak ada lagi warga Surabaya yang gizi buruk (stunting) dan tidak mendapat bantuan. Dengan demikian diharapkan warga Surabaya dapat menggerakkan roda perekonomian setelah pandemi.

“Tempat yang sudah ada, yang dibangun pendahulu, kita masifkan untuk ekonomi kita. Seperti Kenjeran dan Jembatan Suroboyo. Warga yang tidak bekerja, bisa kita gerakkan ke sana untuk menggerakkan ekonomi masyarakat kita,” ujarnya dalam program Wawasan Suara Surabaya, Selasa (4/1/2022).

Eri menyebut, angka stunting di Surabaya sudah turun drastis. Pertama kali dia menjabat ada 5.480 jiwa. Per Desember 2021 jadi 1.200 jiwa. “Dua bulan ke depan saya minta zero stunting. Pergerakan secara masif saya lakukan bersama lurah dan kader, Saya paling tidak suka kalau ada lurah yang tidak tahu warganya stunting. Kita punya tagline, setiap dinas kelurahan kalau ada warga yang konsultasi, mendapat jawaban. Keluar mendapatkan solusi,” kata Eri.

Pemerintah Kota Surabaya akan mengecek ulang daftar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang didaftarkan RT/RW, Lurah, dan Camat. Warga yang masih usia produktif akan dikeluarkan dari daftar MBR dan diberi pekerjaan. “Kita manfaatkan aset Kota Surabaya. Misalkan ada aset tanah, kita bangun bengkel, kita pekerjakan di sana,” ujarnya.

Kemudian, untuk UMKM, selain pelatihan, program pemberdayaan yang sudah berjalan yaitu pengadaan sepatu dan seragam sekolah. Dalam waktu dua bulan, sektor UMKM Kota Surabaya dapat menyerap 800 orang tenaga kerja.

“Seluruh sekolah harus pakai sepatu UMKM. PNS juga wajib, Senin sampai Rabu pakai sepatu UMKM dan membeli kebutuhan di E-Peken dari toko kelontong milik masyarakat. Contoh dari pemerintah dulu baru masyarakat,” kata Eri.

Dalam pendanaan, Pemerintah Kota Surabaya juga mengajak keterlibatan masyarakat dalam bentuk lembaga amal. Pemkot menggandeng Baznas untuk mengelola sumbangan masyarakat untuyk bantuanMBR.

“Saya ajak, tidak hanya umat islam, tapi perpuluhan Gereja juga bisa digunakan untuk pemberdayaan UMKM.  Dalam satu bulan terkumpul Rp1-1,5 miliar dari zakat sekitar 3,6 juta orang. Dana ini yang menjadi modal untuk memberdayakan MBR,” terangnya.

Sementara itu, untuk pendidikan, sampai dengan tingkat sembilan atau SMP jadi tanggung jawab Pemkot. Sehingga mau sekolah di manapun, kualitas guru dan sekolah harus bagus. Karena itu peningkatan kompetensi guru akan dilakukans secara masif. Sedangkan untuk SMA/SMK, Pemkot Surabaya sudah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk SPP-nya.

Di bidang kesehatan, Pemkot Surabaya akan melakukan pembangunan di semua Puskesmas. Sehingga, berobat di Puskesmas sama dengan ke rumah sakit. “Ruang tunggu ber-AC dan tinggal dipanggil. Ada nomornya jadi tahu antrean dokternya. Pasien tidak boleh menunggu sampai sore,” ujarnya.

Kemudian tahun 2022 akan semakin banyak ruang terbuka hijau di Surabaya. Tujuannya agar kualitas udara semakin baik.(iss/rst)