Program BLT BBM Tahap 2 Mulai Tersalur ke 3 Juta KPM

Program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) tahap dua melalui PT Pos Indonesia (Persero), telah tersalur kepada tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) 14 persen dari 20,65 juta penerima.

“Tiga hari penyaluran Rabu, Kamis, Jumat (23-25 November 2022) telah tersalurkan kepada tiga juta KPM. Rata-rata per hari kita salurkan kepada satu jutaan KPM,” kata Haris Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia keterangannya di Jakarta, Minggu (27/11/2022).

Melansir dari Antara, dia menargetkan penyaluran BLT BBM Tahap kedua tersebut akan selesai dalam 10 hari, menjangkau seluruh penerima yang ditugaskan melalui Pos Indonesia sebanyak 20,65 juta KPM

Selain BLT BBM tahap dua periode November-Desember, lanjutnya, PT Pos Indonesia juga menyalurkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk triwulan IV diberikan kepada 10 juta KPM. Besaran nominal bantuannya beragam, mulai Rp255 ribu hingga Rp3,9 jutaan bergantung hak penerima.

Kemudian Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT (bansos sembako) triwulan IV akan disalurkan kepada 18,8 juta KPM, dengan nominal bantuan Rp255 ribu.

Menurut dia, pada periode penyaluran BLT BBM kali ini sangat istimewa karena Pos menyalurkan tiga bantuan sekaligus yang mana pada tahap dua ini berbarengan dengan penyaluran PKH dan BPNT (bansos sembako).

“Karena menyalurkan tiga bantuan, uang yang disalurkan cukup besar sehingga butuh persiapan dengan baik, mitigasi risiko terkait pengamanan,” kata Haris.

Namun demikian, ia menyatakan PT Pos Indonesia siap menyalurkan bantuan, sebab sebelumnya telah berkali-kali dipercaya menyalurkan bantuan sehingga telah memiliki pengalaman.

Terkait penyaluran BLT di wilayah 3T (terpencil, terluar, tertinggal), Haris optimistis petugas Pos telah terlatih mengatasi tantangan yang dihadapi.

“Petugas saat menerima data sudah maping (memetakan) lokasi penerima dan Kantorpos terdekatnya. Kemudian berkoordinasi dengan pemangku daerah untuk penjadwalan penyaluran. Kita menyiapkan transportasi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dan aparat keamanan,” ujarnya. (ant/bil)