Presiden Instruksikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kawal Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Joko Widodo Presiden menegaskan, belanja Pemerintah Pusat maupun daerah harus memiliki tiga hal penting.

Yaitu, menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien.

Kepala Negara menyayangkan kalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk membeli produk impor.

Maka dari itu, Kepala Negara menginstruksikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus mengawal realisasi komitmen pemanfaatan APBN dan APBD untuk belanja produk dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden pada Selasa (14/6/2022) siang, dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta.

“Saya minta APIP, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil. Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri alasannya macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali. Itu yang Bapak, Ibu kawal,” ujarnya.

Jokowi menyebut, masih ada pihak-pihak di Pemerintah Pusat atau daerah yang masih memilih produk impor dibandingkan produk dalam negeri.

“Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden bilang tercapainya target realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri bisa menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Kalau ada pabrik kecil yang biasanya yang melayani kapasitas 1.000 karena ada pesanan dari pemda, pesanan dari pemerintah pusat 10.000 ya mau enggak mau mereka akan ekspansi, memperluas pabriknya, memperluas industrinya, artinya pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi, enggak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang,” tutur Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku senang atas meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang memiliki e-Katalog untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa.

Pada kesempatan itu, Presiden pun memerintahkan BPKP terus mengawal kepatuhan kementerian/lembaga, pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri secara konsisten.

“Saya minta BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” tandasnya.(rid/ipg)