Presiden Dorong Kerja Sama Kepala Daerah dengan TPID dan TPIP untuk Menekan Inflasi

Joko Widodo Presiden mengingatkan jajarannya di pusat dan daerah untuk bekerja cepat sekaligus detail, jangan sekadar mengerjakan rutinitas yang standar.

Hal itu diperlukan karena hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia harus menghadapi ancaman krisis pangan, energi dan keuangan imbas dari pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

Arahan tersebut disampaikan Presiden, pagi hari ini, Kamis (18/8/2022), pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta.

“Para menteri, gubernur, bupati, wali kota juga sama, enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas, nggak. Enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dipegang Jokowi, Inflasi Indonesia per Juli 2022 di angka 4,94 persen (year on year).

Angka tersebut masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain seperti Turki yang inflasinya mencapai 79 persen, Uni Eropa 8,9 persen, dan Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen.

Walau begitu, Presiden yakin kalau seluruh kepala daerah bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), inflasi bisa di bawah angka 3 persen.

Pada kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan para kepala daerah rutin memeriksa hal-hal yang menjadi penyebab inflasi di daerahnya.

“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan Tim Pengendali Inflasi Pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa saja tadi bawang merah, bisa saja cabai dan dicek. Tim Pengendali Inflasi Pusat cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah? Disambungkan, ini harus disambungkan karena negara ini negara besar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengungkapkan angka inflasi Indonesia masih bisa ditahan 4,94 persen karena subsidi untuk energi dari APBN jumlahnya sangat banyak mencapai Rp502 triliun.

Supaya tidak jebol, Presiden memerintahkan Menteri Keuangan menghitung kemampuan APBN terkait subsidi tersebut.

“Pertalite, Pertamax, solar, elpiji, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya itu hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya Rp502 triliun, angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu, untuk apa? Untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi. Tapi apakah terus-menerus APBN akan kuat? Nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan,” kata Presiden.

Sementara itu, terkait harga pangan, Presiden mengajak semua pihak bersyukur karena harga beras di Indonesia masih bisa dikendalikan sekitar Rp10 ribu per liter.

Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga beras di sejumlah negara, seperti di Jepang Rp66 per liter, di Korea Selatan Rp54 ribu per liter, di Amerika Serikat Rp53 ribu per liter, dan di Tiongkok Rp26 ribu per liter.

“Kita juga patut bersyukur baru seminggu yang lalu Indonesia mendapatkan sertifikat penghargaan dari Internasional Rice Research Institute untuk sistem ketahanan pangan dan swasembada beras. Itu harus dipertahankan dan ditingkatkan. Sehingga, tidak hanya swasembada beras saja, tapi nanti bisa ekspor beras, ikut mengatasi kelangkaan pangan di beberapa negara karena sudah mengerikan sekali,” tandasnya.(rid/faz)