Joko Widodo Presiden mendukung pembentukan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata dan pendukung.
Menurutnya, pembentukan holding itu merupakan momentum titik balik untuk melakukan transformasi ekosistem pariwisata ke arah yang lebih baik.
Pernyataan itu disampaikan Presiden, siang hari ini, Kamis (13/1/2022), dalam acara Peluncuran InJourney Holding Pariwisata dan Pendukung, di Pantai Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
“Kita harus memanfaatkan ini sebagai titik balik untuk melakukan sebuah lompatan, momentum untuk melakukan penataan, momentum untuk melakukan transformasi, membangun sebuah ekosistem yang lebih kuat dan tangguh,” ujarnya.
Dengan adanya holding BUMN pariwisata dan pendukung, Kepala Negara optimistis pengelolaan pariwisata Indonesia lebih efisien dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
Mulai dari penataan rute penerbangan, konten promosi, event, atraksi, kuliner, akomodasi, sampai ke penjualan ritel suvenir produksi para pengrajin yang sudah terseleksi kualitasnya.
Lebih lanjut, Jokowi berharap berbagai kendala yang menghambat kemajuan sektor pariwisata segera terselesaikan dengan adanya penataan perusahaan BUMN bidang pariwisata.
“Masalah konektivitas segera selesaikan, masalah hambatan infrastruktur di mana titik-titik yang memerlukan suntikan infrastruktur segera diselesaikan. Begitu juga hambatan lainnya termasuk dalam hal tata kelola dan manajemen BUMN-BUMN pariwisata agar ini tidak menggerus kesempatan kita untuk melompat maju,” imbuhnya.
Bergabungnya perusahaan BUMN dalam satu holding, kata Presiden, akan menjadi kekuatan besar.
“Kalau ini nanti kita konsolidasikan, holding ini akan menjadi sebuah kekuatan besar. Karena kecil, kecil, kecil, tadi berjalan sendiri tidak terintegrasi, tidak terhubung satu sama yang lain karena memang sudah jalan sendiri-sendiri,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Jokowi bilang, pembentukan holding BUMN pariwisata dan pendukung harus membuat perusahaan lebih gesit, lincah, dan profesional.
Dia mengingatkan, strategi penggabungan perusahaan itu jangan sampai menimbulkan keruwetan atau mengubah bentuk persoalan lama menjadi persoalan baru.(rid/tin/ipg)