Prabowo Terima DIPA 2023 dari Joko Widodo Presiden

Prabowo Subianto Menteri Pertahanan (Menhan) resmi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 Kementerian Pertahanan dari Joko Widodo (Jokowi) Presiden di Istana Negara, Kamis (1/12/2022).

Dari seluruh Kementerian/Lembaga, Kemhan memenuhi syarat untuk menerima DIPA secara langsung karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan dalam empat tahun terakhir, merepresentasikan bidang prioritas tahun 2022 serta memiliki nilai kinerja penganggaran yang baik.

Total hanya 10 kementerian yang diundang dan menerima DIPA secara simbolis yaitu Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jokowi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.

“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” kata Jokowi.

Ia melanjutkan, APBN 2023 nantinya akan difokuskan kepada enam hal. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

“Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” ujarnya.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri.

“Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” tuturnya.

Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Presiden meminta jajaran pemerintah untuk mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah),” tegas Jokowi.

Nyoman Adhi Suryadnyana Anggota I BPK RI saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bulan Juni 2022 lalu mengatakan, WTP Kemhan empat kali berturut-turut merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kemhan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara.

“Pencapaian opini WTP ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK RI, melainkan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemhan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola,” jelasnya.(faz/ipg)