PMII Jatim: Kenaikan BBM Memperlambat Pemulihan Ekonomi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur menolak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) karena dapat memperlambat pemulihan ekonomi.

Baijuri Ketua Pengurus Koordinasi Cabang (PKC) Jawa Timur mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi memberatkan masyarakat kalangan menengah ke bawah.

“Kenaikan BBM bersubsidi itu tidak dinikmati oleh kalangan kelas menengah ke bawah,” ucapnya kepada suarasurabaya.net pada Senin (2/9/2022).

Ia mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM di saat masyarakat masih berusaha keluar dari masa sulit akibat pandemi covid-19 adalah kebijakan yang tidak tepat.

“Kenaikan harga BBM akan menambah beban masyarakat khususnya kelas bawah. Karena, kondisi seperti ini akan memicu kenaikan harga bahan pangan dan jasa. Sehingga dapat dipastikan negara sedang dibayangi ancaman inflasi dan menggerus daya beli masyarakat. Tentunya masyarakat akan semakin menjerit dan kesusahan menghadapi dampak kebijakan ini,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan, relokasi sebagian anggaran BBM bersubsidi ke bansos bukanlah sebuah solusi, mengingat bansos sendiri masih banyak permasalahan terkait mekanisme dan teknis penyerapannya.

“Artinya, bansos tidak menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah. Justru akan membuat kegaduhan baru ditengah-tengah masyarakat dan memperlambat gerak perekonomian negara sendiri,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga berharap agar pemerintah mengambil langkah taktis untuk memberantas adanya penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. Jika penyalurannya tidak tepat sasaran

Oleh karena itu PKC PMII Jatim, menyatakan tiga sikap, yakni menolak kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, menutut pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi, dan m enuntut pemerintah untuk bekerja secara optimal dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan membuka ruang partisipasi masyarakat terkait masalah energi.

Ia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan apa yang akan diputuskan. “Pemerintah harus bisa pro terhadap masyarakat menengah ke bawah,” tutupnya.(ris/iss)