Pengamat: Isu Penundaan Pemilu Bisa Menggerus Elektabilitas Partai Politik

Sejumlah partai politik mulai mengembuskan isu penundaan pemilihan umum (pemilu) mendatang yang sudah dijadwalkan tanggal 14 Februari 2024.

Barkah Pattimahu Direktur Sinergi Data Indonesia menilai, meluasnya wacana penundaan pemilu bisa menggangu sisi rasionalitas publik, sehingga punya dampak elektoral.

“Usulan itu bertentangan dengan logika publik yang selalu dituntut untuk taat terhadap konstitusi. Sementara, para elite partai sendiri tidak taat,” ujarnya kepada Suara Surabaya, Rabu (2/3/2022).

Menurut Barkah, jika isu penundaan pemilu terus dipaksakan, akan terjadi defisit dukungan masyarakat kepada partai politik, terutama pemilih rasional Partai Golkar, PKB dan PAN.

“Pemilih tentu cenderung memilih partai politik yang patuh dan taat terhadap konstitusi, apalagi penundaan pemilu tidak memiliki alasan yang kuat,” imbuhnya.

Sementara itu, PDI Perjuangan selaku partai pemenang pemilu sebelumnya memilih jalan berbeda dengan Golkar, PKB dan PAN yang menyatakan mendukung penundaan Pemilu.

“Meski PDI Perjuangan menyatakan tidak mendukung wacana penundaan pemilu tetapi harus diingat Presiden Jokowi adalah Kader PDI Perjuangan dan petugas partai. Asosiasi PDIP dan Jokowi begitu kuat. Dalam potret survei kepuasan terhadap Jokowi berdampak pada elektabilitas PDIP,” katanya.

Barkah menambahkan, sepanjang Presiden Jokowi belum tegas menyatakan dan meminta partai atau bawahannya di kabinet menghentikan isu penundaan pemilu, bisa jadi menimbulkan ketidakpercayaan sehingga berdampak pada menurunnya elektabilitas PDIP.

Maka dari itu, dia berharap Kader PDIP yang punya jabatan politik di pemerintahan menjadi jembatan komunikasi partai dengan Presiden Jokowi.

“Kalau PDIP mau membuat sejarah menang Pemilu Legislatif dan Pilpres tiga kali berturut-turut, maka inilah saatnya di Pemilu 2024. Jadi, kuncinya ada pada PDIP dan Presiden Jokowi sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Golkar dan PAN menyatakan dukungannya pada wacana penundaan pemilu mendatang, dengan alasan utama menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Wacana pengunduran Pemilu kontan memicu berbagai respons politik baik dukungan mau pun penolakan.(rid/rst)