Jumat, 22 November 2024

Penerapan Zero ODOL Dirasa Memberatkan, Aliansi Driver Minta Solusi dari Pemerintah

Laporan oleh Risky Pratama
Bagikan
Vallery Gabrielia Mahodim (kanan) koordinator Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) saat melakukan sarasehan di Surabaya, pada Sabtu (15/10/2022). Foto: Risky suarasurabaya.net

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan menerapkan Zero Overdimension Overload (ODOL) mulai 1 Januari 2023 mendatang.

Namun, aturan yang digunakan untuk menormalisasi kendaraan di jalan raya agar tidak terjadi kemacetan, kerusakan, hingga kecelakaan itu, menuai berbagai kritik. Salah satunya dari Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN).

Vallery Gabrielia Mahodim koordinator APPN, mengatakan bahwa aturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah itu memberatkan para driver logistik.

“Kondisi akan sulit dengan adanya rencana kebijakan Zero ODOL yang akan diberlakukan dalam beberapa bulan ke depan,” ucapnya dalam acara sarasehan di Surabaya, pada Sabtu (15/10/2022).

Vallery Gabrielia Mahodim (kanan) koordinator Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) saat berada di Surabaya, pada Sabtu (15/10/2022). Foto: Risky suarasurabaya.net

Dia menyampaikan, situasi itu juga akan memperparah keadaan seiring dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah lebih dulu ditetapkan pada 1 September 2022 lalu.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan jika memang harus diterapkan peraturan tersebut, APPN minta solusi kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan pada driver logistik.

“Sebetulnya kami pro terhadap pemerintah, hanya saja aturan yang mereka buat harus juga memberi solusi pada kami. Jangan hanya buat aturan lagi aturan lagi, kami di wilayah ini mati,” tegasnya.

Ia ingin agar dalam proses pembahasan peraturan Zero ODOL ini, dapat melibatkan perwakilan dari pengemudi untuk turut menyumbangkan pendapat.

“Karena bagaimana pun juga, yang mengerti jalan adalah kami. Mereka hanya bisa memberikan pandangan bukan sebagai pelaku di lapangan. Sedangkan pelaku di lapangan adalah kami. Setiap membuat aturan libatkan juga driver, jadi ada dari perwakilan pengemudi dan dapat duduk bersama,” ucapnya.

Kedepan, Koordinator APPN itu berharap agar aturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah dan menyangkut pekerjaan driver logistik, dapat terlebih dahulu didiskusikan bersama para pengemudi.

Tujuannya, agar pemerintah dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan sekaligus dapat memberi solusi pada para pekerja driver logistik. (ris/bil)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
35o
Kurs