Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Jawa Timur (Jatim) telah berhasil memborong sebanyak 30 penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2022 di berbagai kategori.
Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2022 di Batam secara luring dan daring, Kamis (21/7/2022).
Dari seluruh penghargaan tersebut, Pemprov Jatim berhasil membawa pulang tiga kategori penghargaan, antara lain Peringkat I kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi pegawai kategori pemprov tipe besar, peringkat I implementasi manajemen ASN terbaik, serta peringkat IV penilaian kompetensi ASN kategori pemprov tipe besar.
“Penghargaan ini adalah upaya mewujudkan iklim kepegawaian yang kondusif dan memberikan performa terbaik untuk melayani masyarakat. Begitu juga untuk kabupaten/kota di Jatim yang menerima penghargaan, saya ucapkan selamat,” jelas Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim, di sela-sela kegiatannya di Bromo, Jumat (22/7/2022).
Kata Khofifah, dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dibutuhkan perencanaan kebutuhan pegawai yang tepat sesuai kualifikasi dan kompetensinya. Termasuk, rotasi maupun mutasi pegawai yang telah dilakukan seiring dengan semangat terwujudnya reformasi birokrasi.
“Total pegawai di Pemprov Jatim saat ini mencapai 80.949 orang. Setiap bulan ada yang pensiun dan promosi karir, sehingga kondisi kepegawaian menjadi sangat dinamis. Maka, perencanaan kepegawaian yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap performa pelayanan bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Sementara itu dalam implementasi manajemen ASN, Gubernur menegaskan jika Pemprov Jatim telah menerapkan Merit Sistem yang diawasi dan dinilai langsung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) ASN.
Selanjutnya, Khofifah menjelaskan penghargaan terkait penilaian kompetensi juga didukung oleh komitmen penyelenggaraan lembaga asesmen Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim.
Lembaga BKD Jatim sendiri, telah terakreditasi A dan tercatat telah menyumbangkan PAD sebesar Rp1,5 M. Tak hanya itu, lembaga ini juga mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk UPT Pusat Penilaian Pegawai.
“Alhamdulillah. Kami diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas sehingga kita bisa mencapai prestasi membanggakan ini. Kami akan terus berbenah dan berusaha memajukan Jatim,” ucap Khofifah.
Mantan Menteri Sosial RI itu juga menyebut, jika penghargaan ini merupakan kerja keras dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berusaha keras meningkatkan mutu kinerja.
“Pemkab maupun pemkot di Jatim telah menunjukkan sinergitas yang patut diacungi jempol. Semuanya satu komando dengan tetap saling memberi masukan,” imbuhnya.
Sebagai informasi, pemerintah kabupaten/kota se Jatim yang turut mendapatkan penghargaan BKN Award di berbagai kategori adalah Pemkot Surabaya, Pemkot Mojokerto, Pemkab Madiun, Pemkot Kediri.
Kemudian Pemkot Malang, Pemkot Pasuruan, Pemkab Tulungagung, Pemkab Lamongan, Pemkab Sidoarjo, Pemkot Madiun. Terakhir, Pemkot Batu, Pemkab Blitar, Pemkab Bondowoso, Pemkab Mojokerto, Pemkab Lumajang, serta Pemkab Pacitan.
Penyerahan akan diberikan secara langsung saat pemberian penghargaan dengan mengundang kabupaten/ kota yang berprestasi tersebut. Rencananya, penghargaan akan diberikan oleh Bima Haria Wibisana Plt Kepala BKN. (wld/bil)