Pemerintah Menambah Anggaran Kartu Prakerja Tahun 2023 Sebesar Rp5 Triliun

Pemerintah berencana untuk menambah anggaran program Kartu Prakerja pada tahun 2023 mendatang.

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa ada tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun dengan target untuk 1,5 juta orang.

Airlangga menjelaskan, program Kartu Prakerja tahun depan berfokus pada peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, yang berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pascapelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskiling dan upskiling.

“Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program yang dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” ujarnya di dalam rapat Komite Cipta Kerja, Senin (3/10/2022), di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Ia melanjutkan, pada tahun 2023 pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Program tersebut akan diimplementasikan secara daring, luring, maupun bauran serta memungkinkan bagi penerima bantuan sosial (bansos) dari kementerian/lembaga lainnya seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari Kartu Prakerja.

Sebagai informasi, pada tahun 2022 Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima. Sebanyak 53,6 persen peserta Kartu Prakerja di tahun 2022 ini di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon pekerja migran Indonesia (PMI). (rum/dfn/rst)