Pemerintah Harus Membereskan Data Penduduk Miskin Agar BBM Subsidi Tepat Sasaran 

Prof Rudi Handoko Kepala Prodi S3 Administrasi Publik Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya menilai ada segudang pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.

Ini menanggapi program Pertamina yang membuka pendaftaran kendaraan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar agar bisa disalurkan sesuai peruntukannya.

Menurutnya, salah satu PR yang harus dibereskan pemerintah adalah terkait database orang miskin di Indonesia yang sampai saat ini masih semrawut.

“Database orang miskin harus clear, karena data ini bisa menyaring mereka yang berhak dan tidak berhak. Kebijakan ini kan tujuannya membatasi sehingga kuota Pertalite sesuai kemampuan pemerintah untuk mensubsidi. Dan ini harus di-update terus,” kata Rudi dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Rabu (6/7/2022).

Selain permasalahan basis data, Rudi menilai sosialisasi pendaftaran dan penggunaan aplikasi MyPertamina dalam pembelian BBM harus lebih gencar. Sebab menurutnya aplikasi ini tidak bisa diakses semua kelas.

“Yang bisa mengakses aplikasi ini kebanyakan dari kelas menengah ke atas. Masyarakat miskin sulit untuk mengakses itu dan akan susah kalau tidak punya android. Kalau sosialisasi tidak gencar ditakutkan ada banyak kendala teknis kalau ini sudah diberlakukan di seluruh Indonesia. Akan ada banyak yang kesulitan mengakses MyPertamina karena jaringan,” ujarnya.

Kemudian pengawasan di lapangan juga harus dipikirkan masak-masak karena tidak menutup kemungkinan ada orang yang mampu menggunakan hak orang yang berhak membeli Pertalite.

“Misalkan saja si A, dia miskin tapi dia tidak punya mobil. Terus datanya dipakai oleh si B yang punya mobil untuk membeli Pertalite. Hal itu harus diantisipasi baik dari sisi kebijakan teknis, operasional maupun database,” tegasnya.

Masa sosialisasi yang sementara diberlakukan di 11 wilayah di 5 provinsi ini harus digunakan sebaik mungkin oleh Pertamina, untuk meminimalisir kendala bila ditetapkan secara nasional.

“Di lapangan banyak persoalan, salah satunya jaringan. Secara skill masyarakat miskin untuk mendownload susah. Dari sisi operator juga harus sudah ditraining dengan berbagai alternatif solusi kalau ada trouble atau protes publik,” pungkasnya.(dfn/rst)