“Salah satunya adalah penambahan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun yang sudah mulai disalurkan sejak awal September ini,” jelasnya.

Sementara itu, terkait substansi kebijakan penyesuaian harga BBM, menurut Imron yang juga mantan Duta Besar RI untuk Australia dan Tiongkok, mengatakan hal tersebut dapat dipahami, melihat situasi geopolitik global yang belum menunjukkan arah yang jelas karena konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung mereda.

Konflik di Eropa, menurut Imron melengkapi disrupsi rantai pasok pangan dan energi global yang sebelumnya sudah terganggu karena pandemi Covid-19.

Ia menungkapkan, bahwa langkah penyesuaian harga energi telah diambil sebagian besar negara di dunia. Sehingga menurutnya, langkah Indonesia saat ini sebenarnya wajar dan memiliki alasan yang kuat.

“Penyesuaian harga BBM adalah wajar dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia, sejalan dengan tantangan ekonomi yang mereka hadapi,” jelas Imron.

Sebagai informasi, bantalan sosial yang akan diterima langsung oleh masyarakat tak mampu itu disalurkan berupa BLT (Bantuan Tunai Langsung) bagi 20,65 juta penerima, BSU (Bantuan Subsidi Upah) bagi 16 juta pekerja, serta DAU dan DBH (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang ditransfer ke pemerintah daerah untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek daring dan nelayan. (ant/des/ipg)