Pakar Ungkap Alasan Skor Survei Layak Huni Kota Surabaya Rendah

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Divisi penelitian dan analisis dari perusahaan The Economist Group, Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2022, Kota Surabaya dan Jakarta masuk dalam daftar 20 kota yang memiliki indeks layak huni terendah. Terdapat lima indikator yang dinilai yakni soal stabilitas, kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta budaya dan lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Ir. Putu Rudi Setiawan Pakar Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Institus Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), pada Radio Suara Surabaya Kamis (30/6/2022) mengatakan, bahwa pengukuran indeks layak hunian daerah sejauh ini banyak didasari oleh persepsi. Hal ini dikarenakan narasumber yang disurvei untuk pengukuran, kebanyakan bukan dari pemerintah baik Provinsi maupun Kota.

“Ini sebetulnya semacam pengukuran yang satu level dengan indeks kepuasan dan itu sifatnya sangat personal. Apalagi kalau EIU tadi surveinya seluruh kota sedunia, yang digunakan sebagai variabel tentunya memiliki variabel yang berbeda-beda. Hasilnya juga bisa sangat dinamis. Bisa saja tahun ini skornya 90 dan tahun berikutnya justru turun,” jelasnya.

Dosen Departemen Perencanaan Pembangunan ITS itu juga mengungkapkan, bahwa yang menarik adalah bagaimana pemerintah kota merespon kemunculan survei tersebut. Menurutnya, pemerintah kota harus mencari tau penyebab daerahnya masuk kategori layak huni terendah.

“Bisa dilakukan pendugaan kenapa Surabaya dan Jakarta skornya serendah itu. Paling tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota sesama Asia Tenggara yang nilai skornya lebih tinggi. Dicari informasinya kenapa kota itu ada di atas kita,” tuturnya.

Putu Rudi juga menyampaikan, jika pemerintah harus lebih mendengarkan persepsi warga, khususnya terkait indeks kepuasan. Hal tersebut, lanjut dia, karena pemerintah kota selama ini lebih banyak menampilkan indikator output atas keberhasilan pembangunan dalam lima tahunan.

“Yang dirasakan warga bukan hanya soal percepatan pembangunan saja. Tapi dampak apa yang bisa didapat dari pembangunan tersebut. Bagaimana kemudahan aksesnya, bagaimana perkembangan kemiskinan mungkin. Itulah yang paling berdampak besar pada koresponden dan tentunya berpengaruh pada survei seperti yang dilakukan EIU tadi,” ungkapnya.

Jika pemerintah kota lebih memperhatikan hal-hal tersebut, Putu Rudi meyakinkan jika skor dari hasil survei pasti akan berbeda.

Sementara itu untuk indikator penilaian, kata Dosen Departemen Perencanaan Pembangunan ITS, masih meliputi faktor keamanan (security), politik/demokrasi, transportasi, lingkungan hidup dan ekonomi.

“Kota layak huni intinya kota yang sehat dimana warganya bisa beraktivitas dengan nyaman. Kota layak huni bukan hanya diukur dari keberadaan seperti sarana dan prasarana saja, tapi bagaimana manfaatnya untuk masyarakat,” pungkasnya.

Di sisi lain, banyak warga Kota Surabaya setuju atas hasil survei yang dilakukan oleh EIU. Banyak yang beranggapan jika masih banyak warga yang tinggal di daerah kumuh meskipun pembangunan di Kota Pahlawan terus dilakukan.

“Saya setuju dengan hasil survei itu, meski perbandingannya dengan seluruh kota di dunia. Kita lihat saja, masih banyak warga yang tinggal di wilayah kumuh. Bahkan saya lihat di Surabaya bagian Utara itu banyak yang satu rumah ditempati banyak keluarga,” ujar Joko Haryanto dalam program Wawasan Suara Surabaya, Kamis pagi.

“Yang bikin survei suatu kota layak huni, pastinya fasilitas untuk publik harus terpenuhi. Selain itu warga merasa aman, nyaman dan damai serta tidak banyak kriminalitas yang terjadi,” ungkap Joni Susanto pendengar SS. (bil/rst)