Otoritas Taliban Hambat Pengiriman Bantuan ke Afghanistan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Taliban yang kini menguasai Afghanistan telah menolak upaya PBB untuk membantu menghimpun dana kemanusiaan. Tidak hanya itu Taliban juga disebut menganggu pengiriman bantuan ke Afghanistan.

Sejak Taliban mengkudeta pemerintahan Afghanistan pada Agustus tahun lalu, bank-bank internasional mulai mewaspadai terhadap pengajuan sanksi yang dilakukan oleh PBB dan Amerika Serikat.

Sehingga kelompok-kelompok bantuan harus berjuang untuk menyediakan cukup uang agar tetap bisa beroperasi.

“Sistem perbankan formal terus memblokir transfer karena upaya menghindari risiko yang berlebihan, berdampak pada saluran pembayaran dan menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan,” kata Martin Griffiths Kepala Bantuan PBB  kepada Dewan Keamanan, melansir Antara, Jumat (24/6/2022).

PBB telah mencoba untuk memulai sistem Fasilitas Pertukaran Kemanusiaan (HEF) untuk menukar jutaan dolar bantuan ke mata uang Afghanistan dalam upaya membendung krisis ekonomi.

“Kami telah melihat kemajuan yang sangat minim karena perlawanan oleh otoritas de facto. Ini adalah masalah yang tidak akan selesai dengan sendirinya,” kata Griffiths.

Griffiths mengatakan bahwa sampai sistem perbankan formal Afghanistan dapat beroperasi dengan baik lagi, PBB perlu memastikan Fasilitas Pertukaran Kemanusiaan aktif dan berjalan.

Lebih lanjut dia mengatakan sekitar setengah dari kelompok bantuan yang baru-baru ini disurvei oleh PBB melaporkan kesulitan mentransfer dana ke Afghanistan.

Kepala Bantuan PBB itu mengatakan dua pertiga dari kelompok bantuan menyebutkan kurangnya uang tunai yang tersedia di Afghanistan sebagai pemicu penghambat program mereka.

Selain kurangnya uang tunai di Afghanistan, Otoritas Taliban juga memperumit pengiriman bantuan kemanusiaan. Sesuai penuturan Griffiths pihak Taliban pernah berjanji kepada pejabat PBB supaya mereka tidak melakukan upaya-upaya penghambatan bantuan dari luar.

“Otoritas nasional dan lokal semakin berupaya memainkan peran dalam pemilihan penerima manfaat dan menyalurkan bantuan kepada orang-orang dalam daftar prioritas mereka sendiri, dengan alasan tingkat kebutuhan yang hampir universal,” ujar dia.

Griffiths, melanjutkan. “Kami juga melihat lebih banyak tuntutan oleh Taliban untuk data dan informasi yang berkaitan dengan anggaran dan kontrak kepegawaian,” katanya.

Kemudian, dirinya juga mengatakan PBB hanya menerima sepertiga dari 4,4 miliar dolar AS (sekitar Rp65,3 triliun) yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di Afghanistan pada 2022.

“Kami tidak memiliki cukup dana,” ujar dia.(ant/wld)