Negara Mengalami Lima Tantangan Dalam Percepatan Penurunan Stunting

Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menyatakan komitmen kepala daerah hingga perubahan perilaku dalam masyarakat telah menjadi tantangan negara dalam mengentaskan permasalahan stunting pada anak.

“Meskipun terjadi penurunan, namun masih ada sejumlah tantangan ke depan yang harus dikerjakan pemerintah mengingat Joko Widodo Presiden Indonesia menargetkan prevalensi stunting harus turun menjadi 14 persen pada 2024,” kata Suprayoga Hadi Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), lanjut dia, angka stunting telah mengalami penurunan dari 27,67 persen pada 2019 menjadi 24,4 persen pada 2021.

Negara mengalami lima tantangan seperti kepala daerah dalam menjaga komitmennya dalam menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 terkait percepatan penurunan stunting.

Selain Perpres, RAN Pasti (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia) yang diterbitkan melalui peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021, juga harus dijadikan sebagai landasan oleh setiap kepala daerah.

Kuatnya komitmen dan stabilitas daerah menyusun regulasi dalam mempercepat menurunkan angka stunting diharapkan dapat terus terjaga sebagai bentuk nyata dari penerapan Perpres itu.

Tantangan kedua konvergensi program dan kegiatan. Semua anggaran perlu dikonvergensikan karena dana yang diberikan untuk berbagai macam program sudah tersebar seperti di tingkat pusat ada di 20 kementerian/lembaga.

“Kita tahu uang untuk stunting contohnya dari tingkat pusat ada sekitar Rp34 triliun, dari 20 kementerian/lembaga ini, belum lagi dari dana alokasi khusus transfer daerah, itu juga cukup besar,” katanya.

Tantangan ketiga berkaitan dengan peningkatan gizi dan pangan. Misalnya masyarakat yang hidup di pesisir tidak bisa memanfaatkan hasil laut seperti ikan yang mengandung protein tinggi.

Pemanfaatan tersebut bisa mendukung peningkatan gizi keluarga dan masyarakat sekitar. Kemudian tantangan keempat yaitu data, inovasi, monitoring, evaluasi yang harus di dorong lebih jauh ke depan.

Terakhir, tantangan kelima yakni perubahan perilaku dalam masyarakat. Menurutnya, pemerintah akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam berupaya mengubah perilaku masayarakat saat digelarnya kampanye dan sosialisasi. Dengan ini, kementerian/lembaga terkait harus lebih memfokuskan kepada masyarakat.

Muslimat Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat membeberkan beberapa faktor seperti perbaikan pola asuh yang diberikan orang tua terhadap anak, terutama masa periode emas yakni 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) harus menjadi perhatian dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Suprayoga berharap kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan mendapatkan pengetahuan yang mumpuni sehingga bisa dikatakan layak untuk melahirkan anak.(ant/tik/ipg)