Menko PMK: Pemerintah Tidak Merugi dari Beras Banpres yang Terkubur

Muhadjir Effendy Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyebut pemerintah tidak menemukan kerugian materiil, dari beras bantuan sosial presiden (banpres) yang ditemukan terkubur di lahan parkir JNE, Depok.

“Kita tidak berurusan dengan berapa ruginya karena kita enggak rugi. Itu kan ditanggung oleh JNE, oleh transporter karena kerusakannya ketika diangkut, sebetulnya semula baik kan. Jadi dia itu sudah ada di perjanjian, jadi pemerintah enggak rugi,” kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (3/8/2022) dikutip Antara.

Sebelumnya, pada 30 Juli 2022, ditemukan beras banpres untuk warga terdampak Covid-19 di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat telah terkubur. Total bobot beran banpres yang terkubur, yakni sebanyak 3.675 kilogram atau 289 karung, atau setara untuk 139 keluarga penerima manfaat (KPM).

“Entah itu ditimbun, entah itu dibuang, entah itu dipakai makan hewan, itu urusan dia (JNE), itu barang dia, bukan barang pemerintah. Untuk pemerintah, dia sudah ganti dan sudah diserahkan ke KPM sesuai dengan perjanjian,” tambah Muhadjir.

Menurut Muhadjir, beras banpres yang terkubur tersebut sudah menjadi miliknya JNE sebagai pihak yang mendistribusikan banpres.

“Sekali lagi, saya berpegangan pada pernyataan JNE lho ya, tapi kalau nanti di temuannya beda ya itu lain masalah, jadi sekarang sedang dalam tahap penyelidikan,” ungkap Muhadjir.

Menko PMK itu juga menyebut, jika saat distribusi beras sedang dalam puncak musim hujan, namun JNE menggunakan bak terbuka sebagai kendaraan angkut.

“Lha yang bak terbuka itulah yang banyak kemudian rusak busuk itu, dan waktu itu memang kita mengambil keputusan paling aman, pokoknya kalau ada satu truk kena hujan, ya sudah itu tidak boleh dibagi semuanya karena misalnya dua hari belum busuk, tidak ada yang jamin setelah itu enggak busuk kan? Beras kan sangat sensitif dengan air,” jelas dia.

​​​​​Namun Muhadjir memastikan bahwa beras banpres pengganti sudah sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Kalau sampai ada yang tidak kebagian, jangankan 160 ribu KPM, seribu saja tidak kebagian pasti teriak, ya toh? Kan selama ini tidak ada berita bahwa ada yang tidak kebagian beras kan?” ungkap Muhadjir.

Di sisi lain, Polri sudah mengungkapkan beras banpres yang terkubur di lahan parkir JNE, Kelurahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat ditimbun pada 5 November 2021.

Pihak JNE, sebagai pihak yang bertugas menyalurkan beras ke KPM mengatakan beras yang dikubur rusak karena kehujanan sehingga tidak layak dibagikan ke KPM. Penimbunan beras banpres terungkap dari keterangan pemilik lahan, RS, yang melaporkan ke Polres Depok pada 30 Juli 2022.

Beras banpres bermerk “Kita Premium” itu dibungkus dalam kemasan ukuran lima Kg, 10 Kg, 20 Kg.

Sementara itu, Polri menyebut jika SJ selaku Vice President Qualilty and Fasility JNE, telah menyatakan jika PT Indah Berkah Bersaudara sebagai pihak yang melakukan kerjasama dengan JNE adalah pihak yang melakukan pemendaman beras.

Dalam standar operasional prosedur (SOP) JNE, lanjutnya, tidak ada pengaturan cara pemusnahan apabila barang kiriman rusak. Pemusnahan itu pun sudah seizin JNE pusat.

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKBS) Kementerian Sosial menyatakan pihak JNE hanya bekerja sama dengan pihak DNR dan menerima pekerjaan dari Perum Bulog.

Sebagai informasi, Pemerintah pada 2020 diketahui membagikan banpres berupa beras kepada 1,9 juta KPM di wilayah Jabodetabek. Setiap KPM yang terdampak pandemi Covid-19 mendapat bantuan 25 kilogram beras. (ant/bil/ipg)