Masuki Triwulan II, Gus Muhdlor Minta Kepala OPD ‘Lari Kencang’ Eksekusi Proyek Strategis 2022

Ahmad Muhdlor Ali Bupati Sidoarjo meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berlari kencang melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa yang masuk dalam proyek strategis 2022, memasuki triwulan II pada semester I.

“Kinerja OPD lebih digenjot lagi. Tahun ini kita dorong semua OPD fokus kerja, kerja, kerja mengoptimalkan penyerapan anggaran di triwulan ke II, agar pekerjaan tidak menumpuk di triwulan IV di akhir tahun,” kata Gus Muhdlor, sapaan Muhdlor, saat memimpin rapat dengan Kepala OPD se-Sidoarjo di Ops Room Pemkab Sidoarjo, Senin (14/3/2022).

Selain karena menekan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), kata Gus Muhdlor, penyerapan anggaran yang dioptimalkan pada semester I akan berdampak positif terhadap pelayanan publik. Seperti perbaikan jalan, JPU apabila bisa dikerjakan pada triwulan II, maka manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

Gus Muhdlor menekankan, pengadaan barang dan jasa terutama yang masuk dalam proyek strategis 2022, ia meminta agar segera dimasukkan ke SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).

“Pengadaan yang belum diajukan harap segera diajukan, memasukkan ke SIRUP. Khususnya yang masuk dalam program strategis bisa segera dikebut,” ujarnya.

Pengadaan barang dan jasa yang menjadi prioritas Bupati Sidoarjo di antaranya, proyek perbaikan dan peningkatan jalan, pembangunan PJU (Penerangan Jalan Umum), persiapan pembangunan Jalur Perlintasan Langsung (JPL) Kedinding dan Banjarwungu kecamatan Tarik. Serta masalah penanganan sampah di kawasan kecamatan.

Untuk penanganan sampah di kawasan, Gus Muhdlor minta kepada para camat segera koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

“Terutama Dinas PUBM-SDA yang terkait perbaikan jalan, frontage dan pembebasan lahan Flyover Aloha. Pada Dinas Perhubungan terkait pembangunan PJU. Targetnya April sudah bisa dimulai tendernya,” jelas Gus Muhdlor.

Bupati alumni Unair Surabaya itu mendorong BPKAD agar segera melakukan pemetaan untuk mempercepat proses pencatatan aset milik Pemkab.

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) juga ditekankan lagi oleh bupati untuk mengawal kinerja pemerintah.

“Penguatan SPIP ini penting dilakukan karena sebagai pedoman ketaatan terhadap peraturan dalam mengawal kinerja pembangunan,” pungkasnya.(dfn/ipg)