Cegah Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan, Pemerintah Harus Segera Buat Aturan Turunan UU TPKS
Sabtu, 23 Juli 2022 | 14:36 WIB
Komnas Perempuan mengirimkan surat ke Partai Demokrat, untuk mempertanyakan tuduhan dugaan kekerasan seksual terhadap oknum kader berinisial DK.
“Berharap Partai Demokrat selaku salah satu pendukung Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tak mengabaikan laporan terhadap anggota DPR berinisial DK ke Mabes Polri atas tuduhan dugaan kekerasan seksual,” kata Siti Aminah Tardi Komisioner Komnas Perempuan dalam keterangan diterima Antara, Minggu (24/7/2022).
Siti mengatakan, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan korban yang didampingi LBH APIK Jakarta. Peran Komnas Perempuan dalam hal ini agar proses penanganan terhadap korban bisa maksimal dan hak-haknya tidak diabaikan.
“Jangan sampai kasus ini tidak ditangani dengan baik. Artinya hak korban diabaikan itu jangan sampai,” kata dia
LBH APIK sendiri diketahui telah melaporkan DK ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan kekerasan seksual. Kasus tersebut saat ini telah resmi ditangani dan dalam proses penyelidikan, berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: Sp.Lidik/793/VI/2022, Dittipidum pada 24 Juni 2022.
Siti menjelaskan, Partai Demokrat merupakan partai yang mendukung UU tindak pidana kekerasan seksual dan berkontribusi dalam upaya menghapus kekerasan seksual.
“Kami tanya dulu ini sebenarnya pola penyelesaiannya seperti apa. Karena bagaimana pun itu harus sama-sama dijaga,” pungkas Siti. (ant/bil/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
