Ketua DPR Dorong Peningkatan Sistem Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Puan Maharani Ketua DPR RI mengatakan sistem penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak perlu ditingkatkan.

Terkait hal itu, dia mendorong Pemerintah melakukan semacam tes antigen atau polymerase chain reaction (PCR) buat hewan yang terindikasi positif PMK.

Menurut Puan, perbaikan sistem penanganan PMK perlu dilakukan karena sejauh ini petugas dinas kesehatan hewan yang bertugas di lapangan dan peternak melakukan pemeriksaan hanya berdasarkan pengamatan gejala klinis yang tampak dari fisik hewan ternak.

“Saya kira perlu ada evaluasi terhadap sistem penanganan PMK di seluruh wilayah Indonesia. Karena deteksi PMK pada hewan ternak yang tidak optimal berdampak pada penyebaran virus PMK yang semakin masif,” ujarnya, Minggu (15/7/2022), di Jakarta.

Legislator PDI Perjuangan itu menilai, seharusnya deteksi dini terhadap hewan ternak yang menjadi suspek PMK dilakukan menggunakan tes antigen atau PCR seperti halnya penanganan Covid-19 pada manusia.

Dengan deteksi yang akurat, hewan ternak yang terpapar PMK bisa segera diketahui walau belum menunjukkan gejala fisik. Sehingga, hewan ternak yang sakit bisa langsung masuk karantina.

“Seharusnya belajar dari pengalaman waktu Covid-19 merebak. Pencegahan lewat deteksi dini dapat mengurangi penyebaran virus,” imbuhnya.

Apalagi, Pemerintah sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional Penanganan PMK yang dikoordinasikan BNPB dan terintegrasi dengan beberapa lembaga serta kementerian.

Ke depan, Puan meminta Satgas Penanganan PMK menggencarkan testing hewan ternak.

“Termasuk juga melakukan random sampling kepada hewan-hewan ternak, khususnya di daerah yang sudah masuk dalam zona merah PMK,” ungkapnya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pun mendorong Satgas mengintensifkan prosesur pengobatan dan karantina bagi hewan yang terjangkit PMK.

Selanjutnya, hewan segera divaksinasi kalau sudah sembuh.

“Karena belum ada obat yang dapat mengatasi PMK, peningkatan antibodi hewan jadi cara terbaik. Pemberian vitamin kepada hewan ternak harus sejalan dengan program vaksinasi,” tuturnya.

Sementara itu untuk hewan yang mati akibat PMK, cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut mengingatkan agar prosedur stamping out atau pemusnahan langsung dilakukan.

Dia juga meminta Pemerintah terus mensosialisasikan cara penanganan hewan ternak yang terinfeksi PMK dan harus dipotong.

“Pastikan masyarakat paham daging hewan ternak yang sakit PMK masih bisa dikonsumsi selama pemotongan dilakukan dengan prosedur khusus dan diolah secara benar,” sebutnya.

Berdasarkan data laman siagapmk.id, per hari ini total hewan ternak yang terpapar PMK mencapai 367.146 ekor. Kemudian, hewan yang sudah sembuh sebanyak 140.970 ekor, hewan ternak mati 2.447 ekor, dan yang belum sembuh 140.970 ekor.

Jumlah tersebut tersebar di 22 provinsi dan 250 kabupaten/kota untuk jenis hewan sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi.

Sedangkan cakupan vaksinasi sudah mencapai 498.893 hewan ternak.

Untuk Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan, angka vaksinasi PMK masih nol. Padahal, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Sulawesi Selatan terus meluas penyebarannya dengan total sudah 173 hewan ternak yang terpapar dan provinsi tersebut kini masuk zona merah karena penyebaran kasusnya ditemukan di beberapa daerah.

“DPR mendorong Pemerintah Pusat meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah. Vaksinasi PMK perlu dipercepat agar jumlah hewan ternak yang mati dapat ditekan sesedikit mungkin. Kematian hewan ternak akibat PMK tentu menimbulkan kerugian bagi peternak, khususnya peternak rumahan yang menjadikan hewan ternak sebagai investasi untuk masa depan mereka,” pungkasnya.(rid)