Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat melakukan kampanye “Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum” untuk meningkatkan minat masyarakat naik angkutan umum.
Danto Restyawan Direktur Sarana Transportasi Jalan, mengatakan perlu adanya intervensi pemerintah untuk mengambil alih risiko penyediaan layanan angkutan umum yang memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal.
Salah satunya melalui program Subsidi Pembelian Layanan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Buy The Service (BTS).
“Permasalahan kemacetan lalu lintas telah mengemuka menjadi permasalahan sosial yang akut. Untuk mengurangi dampaknya, maka perlu intervensi pemerintah,” kata Danto di Yogyakarta, Minggu (11/12/2022) dilansir Antara.
Kata Danto, kehadiran BTS diharapkan dapat memberikan stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan, meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, dan menghadirkan kemudahan mobilitas kawasan perkotaan.
Program ini, lanjutnya, juga didukung oleh teknologi telematika melalui penggunaan fleet management system, website, executive dashboard, serta aplikasi TEMAN BUS untuk memberikan kemudahan bagi regulator, operator dan pengguna.
Melalui aplikasi TEMAN BUS, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara real time rute, jadwal dan posisi bus. Selain itu juga telah digunakan sistem pembayaran digital berbasis chip dan QRIS.
Untuk mensosialisasikan program itu kepada masyarakat luas, digunakan dengan dua cara yakni melalui media sosial dan pencanangan program Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum (GNKAU).
“Dengan GNKAU merupakan perwujudan langkah dalam memberikan layanan inklusif bagi seluruh kalangan,” pungkasnya. (ant/bil)