Kadispendukcapil Jamin Data Warga Surabaya Aman Dari Kebocoran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, menjamin data pribadi warga yang sudah melakukan pencatatan akta kependudukan, aman dari kebocoran data.

Agus Imam Sonhaji Kepala Dispendukcapil (Kadispendukcapil) Kota Surabaya, pada suarasurabaya.net Jumat (9/9/2022) mengatakan, warga yang sudah melakukan pendaftaran akta kependudukan baik melalui aplikasi Klampid New Generation, maupun datang ke kantor pelayanan, datanya sudah tersimpan secara aman di sistem yang ada di Kemendagri. Sementara untuk akses data di aplikasi tersebut, hanya bisa diakses oleh si pemilik data dan pihak berwenang.

“Yang bisa akses hanya orangnya sendiri, orang lain tidak bisa. Selain itu, sistem server-nya juga sudah kami lengkapi bermacam pengamanan seperti firewall, yang tidak punya kewenangan jadi tidak bisa masuk,” ujar Kadispendukcapil setelah mengisi program Semanggi Suroboyo.

Sejauh ini di tahun 2022, Agus Imam menjelaskan jika belum ada masyarakat yang melaporkan jika datanya bocor dan disalah gunakan oleh pihak lain. Namun, pada tahun 2021, kata dia, hampir ada lebih dari lima keluhan atau laporan masyarakat yang masuk terkait hal tersebut. Hal tersebut, dapat diartikan jika perlindungan data yang dilakukan Pemkot sudah mengalami kemajuan positif.

“Alhamdulillah tahun ini tidak ada, tidak seperti tahun lalu (2021) yang banyak mengeluhkan kalau nama, NIK dan nomor hpnya digunakan sebagai jaminan pinjol dan sebagainya. Dulu sampai kita minta laporan tertulis mereka, dan sempat juga kita datangi pihak pinjol tersebut untuk dimintai keterangan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata dia, Dispendukcapil juga telah mengimbau kepada pihak-pihak yang selama ini menggunakan data pribadi masyarakat seperti KTP, khusunya untuk syarat jaminan penyewaan kendaraan, penginapan dan sebagainya, agar benar-benar bertanggung jawab dan menjaga data tersebut. “Jadi saya juga sampai mengimbau pemilik penginapan, jasa pegadaian dan sebagainya, komitmen betul untuk menjaga data nasabahnya,” jelasnya.

“Selain itu masyarakat juga kalau semisal pergi ke mall dan tiba-tiba ada orang yang menawarkan jasa tapi pinjam KTP dulu untuk melakukan pendataan, sebisa mungkin jangan mau menyerahkan begitu saja. Bisa jadi awal mula kebocoran data juga berawal dari situ,” imbuhnya.

Agus Imam Sonhaji mengatakan, berbagai upaya tersebut dilakukan oleh Dispendukcapil, karena saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah berusaha agar seluruh warga segera mengentaskan permasalahan akta kependudukan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan bisa mengurangi kekhawatiran warga akan kebocoran data.

Untuk diketahui, data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mencatat, terdapat sebanyak 1.584.797 dari total  3.024.502 jiwa di Kota Pahlawan yang tidak terdaftar pada database Dispendukcapil.

“Kalau warga tidak segera mendafatar itu juga kasihan. Karena untuk mengurus apa-apa bisa jadi lebih ribet dan sulit. Kalau data kependudukannya sudah terdaftar, Insya Allah prosesnya lebih mudah dan singkat,” pungkasnya. (bil)