Joko Widodo Presiden menekankan pentingnya desain pertahanan dan keamanan negara di titik-titik terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam kunjungan kerja di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, Kamis (15/9/2022).
“Kabupaten Maluku Barat Daya ini termasuk kabupaten terluar sebelah timur, paling timur selatan. Setelah kami melihat Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, kemudian Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian Kota Tual, Saumlaki, kami melihat perlunya sebuah desain untuk pertahanan dan keamanan negara, di titik mana kira-kira yang paling tepat. Ini penting karena potensi yang ada di sini perlu dilihat secara detail,” ujarnya.
Dalam kunjungan kerja itu, Jokowi didampingi Prabowo Subianto Menteri Pertahanan melihat salah satu titik terluar NKRI yaitu Pulau Leti yang berbatasan dengan Timor Leste.
Pulau Leti terlihat dari seberang Pantai Tiakur, tempat Presiden dan rombongan menyampaikan keterangan pers.
“Hari ini saya dengan Pak Menhan, Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri PUPR melihat titik-titik yang tadi saya sebutkan dalam rangka sekali lagi pertahanan dan keamanan negara,” imbuhnya.
Sementara itu, Prabowo Subianto mengatakan 2,5 tahun yang lalu Presiden memerintahkannya membuat suatu desain besar pertahanan negara.
Desain itu termasuk pengamanan jalur-jalur laut kepulauan di Indonesia yang menjadi jalanan bagi 60 persen perdagangan laut dunia.
“Kekayaan Indonesia sangat besar di wilayah ini, sangat-sangat besar, tidak hanya kekayaan ikan, tetapi juga kekayaan mineral di bawah laut, gas dan minyak bumi di bawah laut,” ujar Menhan.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut masa depan kekayaan Indonesia sebagian besar akan ada di Indonesia bagian timur. Maka dari itu, Menhan menegaskan pulau-pulau terluar di kawasan tersebut harus dirancang untuk menjadi bagian dari pertahanan negara.
“Pulau-pulau terluar di kawasan ini memang harus sudah dirancang untuk menjadi bagian dari pertahanan Indonesia. Tentunya akan kami lakukan dengan teliti dan mengikutsertakan semua lembaga terkait,” tandas Menhan.(gat/rid)