Jokowi Presiden Sebut Platform OSS Masih Perlu Banyak Perbaikan

Joko Widodo Presiden menginstruksikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperbaiki program Online Single Submission (OSS).

OSS adalah sistem perizinan berbasis risiko memanfaatkan teknologi informasi yang mengintegrasikan data daerah dan pusat untuk mempermudah kegiatan usaha atau investasi di Indonesia.

Menurutnya, kemudahan proses perizinan harus sesuai dengan prinsip kemudahan dan kecepatan. Jangan mengklaim satu jam selesai tapi faktanya enam bulan baru beres.

Kritik itu disampaikan Presiden pada Rabu (30/11/2022), dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022, di Jakarta.

“Saya titip OSS di semua baik kabupaten, kota, dan provinsi, platformnya betul-betul diperbaiki agar ngomong 5 menit betul, 1 jam betul beres 1 jam. Saya ngomong 1 jam tapi faktanya 6 bulan, nanti nggak dipercaya,” ujarnya.

Sekadar informasi, program OSS berbasis risiko dalam perizinan berusaha diresmikan Jokowi Presiden tanggal 9 Agustus 2021.

Program tersebut diadakan untuk meningkatkan transparansi, dan keterjaminan pelaku usaha di Indonesia mendapatkan izin berusaha.

Bukan cuma pengusaha besar, OSS juga menawarkan kemudahan buat pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Bahlil Lahadalia Menteri Investasi/Kepala BKPM mengklaim, per Oktober 2022 pihaknya sudah menerbitkan 2,5 juta NIB lewat OSS dari target sebanyak tiga juta NIB.(rid/ipg)