Jokowi Presiden Menjamu Delegasi Bank Dunia di Istana Merdeka

Joko Widodo Presiden menerima sejumlah pimpinan Bank Dunia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Mereka antara lain Axel Van Trotsenburg Managing Director of Operations, Manuela V. Ferro Vice President East Asia and Pasific Region, serta Satu Kahkonen Country Director Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sri Mulyani Menteri Keuangan, dan Pramono Anung Sekretaris Kabinet.

Pertemuan itu membahas beberapa hal penting seperti Presidensi G20 Indonesia, transisi energi, lingkungan, penanganan pandemi Covid-19, hingga isu-isu kawasan.

“Area yang dibicarakan tadi sedikit mengenai Covid, kemudian tadi mengenai energy transition mechanism, terus kemudian juga tadi bicara menyangkut masalah mangrove, bicara ibu kota, sangat luas pembicaraan tadi, dan juga bicara soal Myanmar juga,” kata Luhut usai pertemuan.

Sri Mulyani menambahkan, Bank Dunia telah memberikan dukungannya terhadap agenda-agenda G20 di Indonesia. Menurutnya, kepemimpinan Indonesia pada G20 yang didukung dunia internasional memegang peranan penting dalam upaya pemulihan ekonomi global selepas pandemi.

“Banyak negara yang masih tertinggal dan itu tentu perlu mendapatkan perhatian agar tema Indonesia ‘Recover Together, Recover Stronger’ itu bisa betul-betul terjadi di mana kepemimpinan Indonesia dan melalui dukungan dari G20, serta lembaga-lembaga internasional bisa memberikan perhatian kepada negara-negara yang masih belum bisa pulih. Karena akses vaksinnya kurang, karena juga dari sisi tantangan ekonomi di dalam negeri dari negara-negara yang berpendapatan rendah, itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa. Jadi ini adalah salah satu pembahasan untuk G20, Bank Dunia akan mendukung dan tentu kepemimpinan Indonesia penting,” kata Sri.

Selain itu, dalam perbincangan juga dibahas mengenai bagaimana Indonesia bisa menjadi contoh penerapan transisi energi, komitmen untuk melaksanakan Komitmen Paris, hingga menurunkan karbon sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Namun, Sri Mulyani menjelaskan, untuk mencapai ambisi net zero di dunia, Indonesia memerlukan dukungan internasional terutama dalam hal pendanaan dan kerangka kebijakan.

“Dalam hal ini, pembahasannya sangat konkret karena Indonesia sekarang sudah punya mekanisme untuk membentuk carbon price, carbon market, carbon tax, dan Indonesia juga membangun renewable energy yang cukup banyak. Bagaimana ini nanti akan dibawa di dalam forum internasional sehingga support dari internasional, baik dari sisi pendanaan dan juga dari sisi policy framework itu bisa berjalan baik,” katanya.

“Tadi Presiden menekankan, komitmen Indonesia sangat kuat dan Indonesia tidak mau bicara saja. Kami mau melakukan. Namun, untuk bisa melakukan tentu financing itu menjadi sangat penting,” ujarnya.

Selanjutnya, pembicaraan juga membahas mengenai ketahanan pangan dunia. Menurut Menteri Keuangan, Joko Widodo Presiden menyampaikan perhatiannya mengenai tren kenaikan harga pangan dunia yang bisa mengancam pemulihan ekonomi dunia.

“Bapak Presiden sangat ingin bahwa pemulihan ekonomi dunia itu tidak terdisrupsi karena kenaikan harga, terutama harga pangan, yang tentu akan sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, perlu suatu kesepakatan global mengenai hal itu,” ungkapnya.

Dalam bidang lingkungan, Bank Dunia juga memberikan dukungan untuk program penanaman kembali mangrove di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan, program itu bisa menjadi salah satu contoh upaya Indonesia dalam penanganan dampak perubahan iklim.

“Juga dari sisi kemampuan untuk menjaga hutan kita tidak terjadi kebakaran selama tiga tahun ini yang tentu akan sangat berbeda sekali dengan situasi di berbagai negara yang sedang menghadapi kebakaran hutan,” katanya.

Di samping itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai beberapa isu kawasan seperti situasi di Myanmar dan masalah kemanusiaan di Afghanistan. Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap isu kemanusiaan di dua negara itu.

“Masalah kemanusiaan dari penduduk di dua negara tersebut tentu menjadi perhatian bagi seluruh dunia,” ujar Menkeu.(faz/den/ipg)