Intervensi Pemkot Surabaya di Berbagai Lini Tingkatkan Kesejahteraan UMKM

Semakin banyaknya intervensi pemerintah kota dalam menggerakkan UMKM di Surabaya membuat perputaran ekonomi di usaha kecil menengah tersebut kian membaik.

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengatakan, berdasarkan data yang dipegangnya, intervensi pemkot di berbagai lini itu menandakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Dari awal mulai sampai sekarang, UMKM yang berjualan di e-Peken sudah 1.700, dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bergerak di situ sebanyak 700. Kemudian secara pendapatan yang semula Rp4,8 miliar di enam bulan awal, sekarang mulai 2022 bulan Januari-Mei Rp11,4 miliar,” kata Eri dalam program Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (29/7/2022).

“Artinya orang semakin percaya karena di situ UMKM tidak bergerak sendiri. Pemerintah didampingi perguruan tinggi, pengusaha, yang berjibaku bersama mendampingi UMKM,” imbuhnya.

Selain e-Peken, Pemkot juga memperluas jangkauan intervensi kepada masyarakat melalui Kader Surabaya Hebat dan program untuk MBR seperti Padat Karya.

Dari sisi distribusi dan penjualan, Pemkot mengintervensi melalui berbagai cara seperti menghadirkan Surabaya Kriya Gallery sebagai etalase produk UMKM, dan pembelanjaan barang untuk kebutuhan MBR yang dilakukan oleh MBR itu sendiri. Seperti paving untuk program Dandan Omah dibeli dari pengrajin UMKM paving, yang mana tukang dan kulinya juga diambil dari MBR.

“Pemerintah Kota harus tahu pangsa pasar. Kalau kebutuhan sehari-hari maka ASN Pemkot Surabaya diminta untuk memberi contoh dengan membeli di sana. Artinya di sini pemerintah menjadi fasilitator,” ujar Eri.

APBD Kota Surabaya tahun 2022 sebesar Rp10,3 triliun, 40 persennya dialirkan untuk UMKM. Namun kucuran dana ini bukan hanya dalam bentuk pendampingan, tapi juga pembelanjaan barang dan jasa oleh Pemkot.

Eri menjelaskan, pembelanjaan melalui UMKM oleh Pemkot di antaranya untuk pembelian seragam, alat tulis hingga konsumsi rapat.

Kemudian dari sisi kontroling yang dilakukan oleh pemkot, kata Eri, ke depannya dapat dipantau melalui aplikasi.

“Kita bisa melihat orang yang sudah diintervensi ini pendapatannya dalam satu KK sudah berapa juta. Kalau sudah masuk Rp7 juta, kita akan berhentikan dan kita alihkan lagi ke taraf yang mana. Dari OPD sendiri bisa mengontrol dan melihat warganya sudah terbantu sejauh mana. Kinerja OPD juga akan diawasi melalui dashboard yang isinya penyerapan dinas, keberhasilan kontrak kinerja dan itu ada di ruang dinas saya per dinas per orang,” pungkasnya.(dfn/ipg)