Pemerintah mengimbau kegiatan halal bihalal saat Idulfitri tidak disertai makan dan minum di tempat untuk menghindari penularan Covid-19. Masyarakat juga diminta tidak berlibur ke luar negeri. Airlangga Hartarto Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) mengingatkan masyarakat untuk selalu menghindari potensi penularan virus corona saat libur Idulfitri.
Imbauan ini dinilai sudah tepat, karena tujuannya untuk mengingatkan bahwa pandemi belum usai. Namun tidak semua akan mematuhi, selain karena hanya bersifat imbauan, juga karena masyarakat sudah lelah, ini seperti dikatakan Prof. Bagong Suyatno Guru Besar Sosiologi Unair Surabaya, pada program Wawasan Radio Suara Surabaya Rabu (20/4/2022).
“Apakah masyarakat bisa menerima himbauan ini, tergantung. Yang punya literasi kesehatan yang baik maka bisa menerima, orang yang pernah sakit atau ada keluarga yang kena covid bisa menerima himbauan itu, tapi kalau tidak ada dua hal tadi ya akan cenderung mengabaikan. Saya rasa dari semua variabel ini masyarakat sekarang akan banyak yang mengabaikan,” terang Bagong.
Kenapa begitu, menurut Prof Bagong tindakan mengabaikan ini dikarenakan kejenuhan yang sudah dialami masyarakat, karena telah menghadapi pandemi selama dua tahun lebih. Agar himbauan tersebut dapat dilaksanakan, literasi kesehatan yang tepat harus diberikan kepada masyarakat.
“Himbauan dari Presiden ini sudah tepat. Pemerintah sudah memberi vaksin 2 kali, menyediakan booster juga. Tapi kalau tidak ada dukungan dari masyarakat jadinya ya percuma. Jadi perlu itu masyarakat diberi literasi kesehatan lagi,” jelasnya.
Sementara itu sejumlah pendengar menyampaikan beragam komentarnya, Wayan Widarse pendengar SS misalnya, dia menyebut kebijakan tersebut untuk mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati.
“Pemerintah itu sudah tepat, ini bentuk kehati-hatian agar kita tidak berlebihan saat halal-bihalal. Ingat tahun lalu banyak yang meninggal karena virus ini. Saya juga kehilangan kawan-kawan nakes dan dokter,” ujarnya.
“Himbauan tersebut sifatnya tidak wajib, dan Presiden harusnya sudah tahu bagaimana karakter masyarakat kita. Lebih baik sekarang protokol kesehatannya yang kita benar-benar jaga, menurut saya pinter-pinternya kita, karena pastinya susah halal bihalal tapi tidak makan,” kata Effendy Wijaya pendengar SS.
Sementara itu, adapula masyarakat yang menilai penerapan himbauan tersebut tidak akan efektif, mengingat himbauan sebelumnya justru dilanggar oleh banyak pihak.
Joko Hendra pendengar SS mencontohkan, himbauan ASN dilarang buka bersama tapi ternyata banyak dilanggar.
“Kemarin saja yang himbauan tidak boleh buka bersama, banyak ASN yang saya kenal malah melanggar. Himbauan itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing mau mentaati atau tidak,” ungkapnya.
Senada, Nora pendengar juga mengatakan halal bihalal tanpa makan dan minum bersama akan sulit dilakukan.
“Nggak asik lah, kalau orang Medan lebaran pasti ada ketupat itu untuk menyambut keluarga besar, nggak mungkin kita tidak makan bersama. Saya tetap akan menyediakan makan hanya ya diatur aja, jangan terlalu dekat. Habis makan tetap prokes,” katanya.
Sementara Supadiono mengaku keberatan dengan himbauan yang disampaikan pemerintah.
“Kalau pemerintah ada kegiatan besar, semuanya seakan-akan bebas. Mandalika orang berkerumum sebanyak itu, tapi kenapa sekarang ada imbauan seperti itu, bagi saya lebaran berkumpul dan makan bersama sebagai bentuk rasa syukur,” kata Supadiono.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN), mengingatkan masyarakat untuk selalu menghindari potensi penularan virus corona saat libur Idulfitri, dengan meniadakan makan dan minum.
“Untuk kegiatan halal bihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan diimbau untuk tidak ada makan dan minum. Makan dan minum pun harus dengan sesuai jarak dan tempat,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (18/4/2022). (bil/rst)