Gusdurian Desak Pemerintah Perluas Ruang Demokrasi

Alissa Wahid Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) di hari terakhir penutupan Temu Nasional Gusdurian di Asrama Haji Surabaya, menyampaikan desakan kepada pemerintah untuk memperluas ruang demokrasi kepada rakyat.

Dia menerangkan bahwa desakan ini salah satunya bisa dilakukan melalui upaya revisi di berbagai regulasi yang kontraproduktif terhadap keadilan ekonomi dan jaminan ruang hidup yang setara.

Regulasi atau Undang-Undang (UU) yang ia maksud seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam UU ITE. Sejumlah regulasi bermasalah itu disampaikan oleh Alissa setelah dia dan bersama para pakar melakukan forum diskusi penuh seharian Sabtu (15/10/2022) kemarin.

“Lalu pemerintah dalam membuat kebijakan yang strategis harusnya melibatkan masyarakat dalam perumusannya,” ujar Alissa kepada para Gusdurian, Minggu (16/10/2022).

Menurut Alissa perluasan ruang demokrasi menjadi hal yang perlu diperjuangkan. Ia berpandangan jika berjalannya pemerintahan selama ini hanya menitik beratkan pada kelompok-kelompok elit saja, dan sedikit memberikan ruang kepada rakyat.

Maka dari itu, Gusdurian di setiap daerah sedang membangun jaringan dengan koalisi masyarakat sipil untuk mengawal setiap jalannya pemerintahan. Dan terus mengkaji UU atau pasal yang bermasalah untuk kepentingan umum.

“Konsolidasi dengan masyarakat sipil menjadi agenda kami dalam mengawal regulasi yang kontraproduktif,” ujarnya.

Untuk diketahui, usai melakukan temu nasional, para Gusdurian merumuskan sejumlah rekomendasi sikap dan gerakan yang berpusat pada tema bagaiman melawan oligarki untuk inklusi ekonomi, sosial, dan politik.

Antara lain, mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperluas ruang demokrasi, mendesak pemerintah menegakkan hukum yang mencerminkan keadilan dan pemenuhan hak-hak konstitusional.

Kemudian, mendesak kepada pemerintah untuk melakukan demokratisasi ekonomi yang inklusif, responsif gender dan penyandang disabilitas, berkomitmen mengawal pemilu 2024 untuk terwujudnya rekonfigurasi kekuasaan, dan berkomitmen memperkuat konsolidasi masyarakat sipil untuk perimbangan oligarki kelompok elit.

“Kita menengarai ada pemusatan kekuasaan elit tertentu sehingga kepentingan rakyat terabaikan. Itu misi utamanya,” pungkas Alissa. (wld/bil/iss)