GP Ansor Akan Berkirim Surat ke Wali Kota Surabaya Minta Izin Holywings Dicabut

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Surabaya meminta pemerintah kota setempat mengevaluasi perizinan tempat hiburan Holywings di Kota Pahlawan, menyusul promosi minuman keras yang mengandung SARA di Jakarta.

“Itu jelas disengaja merusak agama. Kalau pihak manajemen bilang tidak sengaja itu bohong,” kata HM Faridz Afif Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Surabaya, Sabtu (25/6/2022), mengutip dari Antara.

Menurut Afif, promosi yang dilakukan manajemen Holywings telah membuat gaduh dan meresahkan masyarakat khususnya umat muslim di Indonesia. Sehingga, lanjut dia, pihaknya menilai Holywings sudah tidak layak lagi ada di Indonesia, begitu juga di Surabaya.

Afif menilai, apa yang dilakukan oleh manajemen Holywings itu sudah melecehkan atau menistakan agama. Meskipun pihak manajemen telah meminta maaf kepada publik, namun Afif meminta aparat tetap memprosesnya secara hukum.

Untuk itu, lanjut dia, GP Ansor Surabaya akan berkirim surat ke Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya untuk segera menutup dan mencabut izin Holywings di Surabaya.

“Kami memohon kepada Wali Kota untuk segera menutup dan mencabut Holywings di Surabaya,” kata Afif.

Mengenai GP Ansor DKI Jakarta yang sudah mulai bergerak mendatangi sejumlah outlet Holywings di Jakarta pada Jumat (24/6/2022) malam serta melakukan penyegelan, Afif mengatakan, Ansor Surabaya masih belum melakukan hal itu, melainkan menempuh jalur prosedural.

“Kami berkirim surat dulu ke wali kota memohon izin Holywings di Surabaya dicabut,” kata dia.

Sebelumnya, Polda Metro Jakarta Selatan pada Jumat (24/6/2022) menetapkan enam orang sebagai tersangka pada kasus berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) terkait poster promosi minuman keras gratis di Holywings untuk pengunjung dengan nama “Muhammad dan Maria” yang diunggah di akun media sosial.

Promosi yang membuat gaduh tersebut telah dihapus, dan pihak manajemen Holywings menyampaikan permintaan maaf dalam akun media sosialnya. Manajemen Holywings juga menyampaikan bahwa promosi yang dibuat tim promosi tersebut tanpa persetujuan manajemen dan telah menindaklanjuti kasus tersebut.(dfn)