Fraksi PKS Dukung Penuh Upaya PBB Mengentaskan Islamofobia di Seluruh Dunia

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengapresiasi keputusan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional Melawan Islamofobia.

Keputusan tersebut diumumkan dalam akun media sosial Twitter resmi PBB, Rabu (16/3/2022).

Menurut Jazuli merebaknya Islamofobia sangat mengancam Umat Muslim di berbagai negara. Hal itu juga kontraproduktif untuk mewujudkan tatanan kehidupan dunia yang damai dan berkeadilan. 

“Fobia terhadap Islam baik kepada agama mau pun pemeluknya jelas tidak mendasar dan harus kita lawan. Karena umat Islam bagian dari populasi terbesar kedua di dunia dengan jumlah 1,9 miliar pemeluk yang tentu saja terus berupaya mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh toleransi dengan seluruh warga dunia bahkan dengan lingkungannya,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/3/2022).

Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, lanjut Jazuli, Indonesia sering menjadi referensi wajah Islam dunia yang ramah dan berkemajuan.

Oleh karena itu, Anggota Komisi I DPR tersebut mendorong Indonesia konsisten mengambil peran menghentikan Islamofobia. 

Dalam konteks tersebut, sambung Jazuli, Fraksi PKS DPR ikut serta dalam diplomasi internasional melawan Islamofobia melalui forum pertemuan dan dialog multilateral di tingkat parlemen dunia seperti Inter Parliamentary Union (IPU) mau pun melalui kunjungan resmi Fraksi PKS ke berbagai parlemen dan organisasi internasional. 

“Upaya mengenalkan agenda Islam rahmatan lilalamin dan wajah Islam Indonesia selalu menjadi salah satu tema dalam pembicaraan Fraksi PKS dengan mitra parlemen dari berbagai negara. Upaya ini kami yakini mampu melawan Islamofobia di berbagai wilayah dunia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Jazuli menyatakan Fraksi PKS DPR RI mendukung penuh seruan Sidang Umum PBB untuk memperkuat dialog global yang mempromosikan budaya toleransi dan perdamaian, berlandaskan pada penghargaan terhadap HAM dan keberagaman beragama dan berkeyakinan.

Ditegaskan juga dalam resolusi tersebut, terorisme tidak bisa dan tidak boleh diasosiasikan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau etnis manapun.(rid/faz)