DPRD Dorong Sosialisasi Kredit Lunak BPRSAU untuk UMKM Surabaya

Pimpinan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya menyatakan kredit lunak dari PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPRSAU) Persoda (Perusahaan Perseroan Daerah), perlu disosialisasikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya mengatakan, penyertaan modal dari BPRSAU Persoda dilakukan dua tahap. Tahap pertama akhir 2022 atau sesudah penetapan APBD Surabaya 2023 pada 10 November 2022.

Sedangkan tahap kedua diberikan pada tahun 2023. Pemberian modal itu masing-masing senilai Rp10 miliar, dan Rp50 miliar.

Mengutip Antara, Minggu (6/11/2022), legislator dari PDIP itu mengatakan salah satu tujuan penyertaan modal adalah untuk mengintervensi kredit modal dengan bunga ringan kepada pelaku UMKM di Surabaya.

Menurut dia, program kredit lunak dapat berguna untuk menghindarkan pelaku usaha, didominasi ibu-ibu, dari pinjaman online (pinjol) atau bank titil (rentenir) dengan bunga tinggi.

Jika itu terjadi, maka nasib pelaku usaha di Surabaya bukan malah semakin membaik melainkan jadi bangkrut karena beban utang dengan bunga yang tinggi.

Menurut Anas, program itu mendapat antusias dari masyarakat Surabaya. Dia juga berharap pelaku usaha memanfaatkan program itu sebaik mungkin.

Dia melanjutkan, masyarakat bisa berkoordinasi langsung dengan RT/RW setempat terkait pengajuan kredit modal.

Anas pun meminta BPRSAU Persoda yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Surabaya lebih intensif melakukan sosialisasi ke warga.

Selama ini, sambung Anas, masyarakat tidak mengetahui keberadaan BPRSAU sebagai lembaga pemberi kredit modal ke UMKM.

“Saya minta supaya BPRSAU Persoda sosialisasikan ke warga sampai di tingkat RT, supaya masyarakat melalui UMKM turut berperan bersama-sama segera memulihkan perekonomian Surabaya di ujung masa pandemi ini,” katanya.

Sebelumnya, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengatakan BPRSAU Persoda merupakan tulang punggung para pelaku usaha untuk memberikan pinjaman kepada UMKM.

“Anggaran Pemkot Surabaya di tahun depan (2023) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, maka 40 persennya akan dikerjakan oleh UMKM-nya Kota Surabaya,” ucapnya.

Cak Eri memastikan UMKM di Surabaya akan digerakkan untuk membutuhkan membutuhkan pinjaman modal dengan bunga ringan.

“Pemkot dengan DPRD memaksimalkan pinjaman itu untuk UMKM dengan bunga rendah, sehingga bisa menggerakkan ekonomi di kota Surabaya,” tandasnya.(ant/tik/rid)