Jumat, 22 November 2024

Demo Tolak Kenaikan BBM, GMNI Jatim Sampaikan 6 Tuntutan

Laporan oleh Billy Patoppoi
Bagikan
Suasana aksi demonstrasi penolakan naiknya harga BBM yang dilakukan oleh GMNI Jatim di Kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Rabu (7/9/2022). Foto: Risky suarasurabaya.net

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jawa Timur (GMNI Jatim), menggelar aksi penolakan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), di depan Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (7/9/2022), dengan membawa enam tuntutan.

Enam tuntutan tersebut, pertama, mendesak Presiden untuk mengevaluasi BPH Migas karena dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, yang membuat pemerintah ingin menaikkan harga BBM.

Kedua, mendesak Presiden, untuk segera memperbaiki sistem pemberian BBM subsidi agar tepat sasaran. Ketiga, menuntut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk tranparansi dan jujur terhadap serapan anggaran untuk Subsidi BBM sebesar Rp502 triliun.

Keempat, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memeriksa dan mengaudit Kemenkeu dan BPH Migas terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran Subsidi BBM.

Kelima, mendesak Pemerintah untuk membentuk Satgas Pengawasan terkait penerimaan BBM Bersubsidi, dan yang keenam, mendorong Pemerintah untuk percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui kebijakan Pusat dan Daerah.

Edwin Rilo Pambudi Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah GMNI Jatim mengatakan, enam tuntutan itu menjadi wujud penolakan dari kenaikan harga BBM. “Kami menolak kenaikan harga BBM serta mendesak pemerintah agar mengkaji ulang kebijakannya,” ucapnya.

Hal itu disampaikan, menurutnya karena angka kemiskinan baru bisa bertambah dikarenakan daya beli masyarakat yang akan berkurang, akibat biaya produksi barang-barang yang berpotensi melambung.

“Yang miskin lebih banyak menerima dampak negatifnya. Sangat tidak fair, karena ketika subsidi berlaku, data menunjukkan bahwasanya penikmat dari anggaran subsidi tersebut adalah mayoritas orang kaya,” ucapnya.

Sementara itu, enam tuntutan yang dibawa oleh GMNI Jatim, diterima oleh Oni Setiawan Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan ESDM Provinsi Jatim yang akan diteruskan ke pemerintah pusat.

Aksi ini dimulai dari titik kumpul yang berada di Wisma Marinda. Dengan total peserta aksi kurang lebih seratus orang. (ris/bil/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
35o
Kurs