Sebagai upaya percepatan penurunan Stunting di Indonesia, salah satu strategi yang dilakukan BKKBN adalah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas Stunting) di tingkat pusat hingga kabupaten/kota.
Dra. Maria Ernawati, M.M. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur mengatakan perekrutan satgas stunting sudah dilakukan berjenjang, sejak minggu lalu dan sudah tahapan wawancara.
“Pada rangka percepatan penurunan stunting maka berbagai cara kita lakukan termasuk bagaimana kita merekrut tenaga-tenaga ahli sebagai pemikir baik di level pusat, provinsi maupun kabupataen/kota untuk memberikan masukan bagi kami bagaimana pola perencanaan penurunan stunting,” kata Maria Ernawati, Senin (28/3/2022).
Satgas tersebut akan melakukan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan intervensi gizi, pendekatan multi sektor dan multi pihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko Stunting sesuai Perpres No 72 Tahun 2021.
Maria menyampaikan jika satgas di Jawa Timur total nantinya berjumlah 68 orang yang akan terbagi di tingkat provinsi, tenaga admin serta satgas di kabupaten/kota.
“Kami juga ada satgas tim pendampingan keluarga berisiko stunting, yakni calon pengantin, calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil dan menyusui sampai dengan paska salin, dan anak 0-59 bulan,” jelasnya.
Maria mengatakan dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting diperlukan kolaborasi di tingkat lapangan yang terdiri dari bidan, kader tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta kader keluarga berencana untuk melaksanakan pendampingan keluarga berisiko stunting. Tim pendamping keluarga akan berperan sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting.
“Tahun 2021 angka stunting kita masih 23,5 persen, targetnya tahun 2024, angka stunting kita tinggal 13,4 persen,” harap Maria. (man/iss)