BKKBN Bersama Mitra Bangun Strategi Kejar Penurunan Angka Stunting 14 Persen

Perwakilan BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Jawa Timur membuat pertemuan percepatan penurunan stunting melalui Program Pembangunan Keluarga bersama mitra kerja.

“Pertemuan digelar sebagai upaya meningkatkan komitmen untuk menjalankan program Pembangunan Keluarga bersama mitra, dan Program Percepatan Penurunan Stunting,” kata Maria Ernawati M.M., Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Acara ini digelar selama tiga hari, 2 – 4 Februari 2022 di Hotel Atria Malang dihadiri oleh Pengelola Program Pembangunan Keluarga Kabupaten/Kota, Ketua Insan GenRe se Jawa Timur, Ketua Pusyan Gatra 1 dan 2, BPD AKU, dan Ketua Perkumpulan Juang Kencana di Jawa Timur, DP3AK Provinsi Jawa Timur.

“BKKBN mendapat amanah dari Bapak Presiden sebagai Koordinator Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini tentu saja bukan tugas yang ringan, oleh karena itu pada kesempatan ini kami meminta dukungan dan kerjasama dari Bapak/ Ibu sekalian agar tugas ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan angka stunting dapat turun menjadi 14 persen pada tahun 2024,” jelasnya.

Erna juga menegaskan kasus menunjukkan angka stunting di Provinsi Jawa Timur masih tinggi.

“Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 menunjukan angka stunting di Provinsi Jawa Timur masih tinggi sebesar 23,5 persen dan kalau dilihat per Kabupaten/Kota angka tertinggi adalah Kab. Bangkalan 38,9 persen dan terendah adalah Kota Mojokerto 6,9 persen,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut dilakukan evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Tahun 2022 dan menyusun rencana operasional Program Pembangunan Keluarga di tahun 2022, termasuk di dalamnya Program Prioritas Nasional di bidang KSPK yaitu :

Pertama, jumlah keluarga dengan anak di bawah dua tahun (baduta) yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK sejumlah 1.474.500 keluarga.

Kedua, jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia sejumlah 1.360 kelompok BKL.

Ketiga, jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu sejumlah 3.920 PIK Remaja dan BKR.

Keempat, jumlah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) percontohan di Kampung KB  yang mendapat fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga sejumlah 114 Kelompok UPPKA.

Pada kesempatan itu pula, Erna menyampaikan harapannya untuk memaksimalkan peran TPK (Tim Pendamping Keluarga) dalam melaksanakan tugasnya memberikan edukasi dan fasilitasi serta mendampingi keluarga beresiko stunting dengan harapan keluarga-keluarga tersebut bisa terbebas dari stunting yang pada akhirnya berdampak pada tercegahnya kasus stunting baru di Jawa Timur.

“Saya mohon Bapak/Ibu Kepala OPD-KB dan jajarannya Kabupaten/ Kota dapat mencanangkan di setiap Kabupaten/Kota ada 1 (satu) kecamatan yang bebas kasus baru stunting  atau New Zero Stunting,” kata Erna.(man/dfn)