Jumat, 22 November 2024

Bappenas: Pemindahan IKN Wujudkan Pemerataan Ekonomi

Laporan oleh Agustina Suminar
Bagikan
Pra-desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru, karya I Nyoman Nuarta. Foto: Youtube

Pemerintah kembali menegaskan, pemindahan ibu kota negara (IKN) bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian sehingga mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia

Itu disampaikan Rudy S Prawiradinata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Beberapa tahun terakhir, kontribusi dari Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional 58,75 persen. Karena itu, pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian agar terjadi pemerataan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/2/2022).

Dia menyatakan hal itu saat menjadi pemateri dalam seminar web nasional oleh Moya Institute bertajuk “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara”, Jumat (18/2/2022).

Lebih lanjut Rudy menyampaikan, dalam rangka mengoptimalkan tujuan pemerataan itulah, pemindahan IKN akan diiringi pengembangan klaster-klaster ekonomi untuk memicu terjadinya urbanisasi ke Kalimantan Timur.

Dia mengatakan, pertumbuhan penduduk di IKN hingga 2045 diperkirakan mencapai kisaran 1,7 sampai 1,9 juta jiwa.

Pada tahun yang sama, kata dia, pertumbuhan rata-rata investasi di IKN ditarget mencapai 11,9 persen, sedangkan keseluruhan wilayah Kalimantan Timur ditarget mampu mencapai 4,2 persen.

“Penggerak ekonomi di IKN nantinya akan ditopang oleh Balikpapan dan Samarinda,” tambah Rudy seperti dilansir Antara.

Dalam kesempatan yang sama, Imron Cotan pengamat politik dan isu-isu strategis mengatakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara diperlukan karena Jakarta dengan luas 661,5 kilometer persegi sudah tidak mampu memberi hunian yang nyaman bagi penduduk.

“Standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia agar zona nyaman hunian bagi satu orang tercapai adalah 9 sampai 50 meter persegi. Maka, dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa, Jakarta memerlukan ruang publik setidaknya seluas 112,5 juta meter persegi. Hal tersebut adalah mustahil karena luas wilayah Jakarta hanya sekitar 661,5 kilometer persegi,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Imron, apabila ruang yang memadai itu tidak terpenuhi, potensi pecahnya kerusuhan sosial pun tinggal menunggu waktu.

Menurutnya, sempitnya lahan hunian, padatnya penduduk, dan terbatasnya sumber ekonomi memang akan cenderung membuat warga menjadi agresif sehingga tidak mengherankan kerusuhan sosial sering terjadi di kota-kota besar.

“Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dapat mencegah ledakan demografis yang berwujud kerusuhan sosial. Warga Kalimantan Timur yang saya temui beberapa waktu lalu pun sangat mendukung pemindahan IKN ini karena akan menciptakan peluang ekonomi, yang berkeadilan,” ujarnya.(ant/tin/den)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
31o
Kurs