Bantuan Diversifikasi Nelayan Pesisir di Surabaya Sudah Mencakup 58 Kelompok Usaha Bersama

Pemerintah Kota Surabaya terus mengupayakan pengembangan perekonomian di berbagai sektor. Salah satunya, lewat stimulus buat para nelayan di Pesisir Surabaya berupa bantuan diversifikasi.

Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Pemkot Surabaya sudah menyalurkan bantuan diversifikasi di 58 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dari total 61 KUB.

Ipong Wisnoe Wardhono Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Surabaya menjelaskan progres bantuan diversifikasi nelayan sudah berjalan dari bulan Mei tahun 2022.

Dia menargetkan sebelum tutup tahun, semua bantuan diversifikasi sudah tersalur di 61 KUB di sembilan kecamatan Pesisir Surabaya yang terbentang mulai Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Timur sampai Kecamatan Asemrowo Surabaya Barat.

“Diversifikasi itu digunakan mereka untuk mengembangkan budidaya ikan. Opsi itu untuk jaga-jaga kalau saat melaut atau cuaca sedang tidak bagus mereka tetap ada penghasilan,” kata Ipong saat dikonfirmasi suarasurabaya.net, Minggu (11/9/2022).

Dalam bantuan diversifikasi, para nelayan memperoleh bantuan kolam bundar, bibit ikan, dan sarana pompa.

Kata Ipong, bantuan yang diperoleh setiap KUB nanti tidak selalu sama jumlahnya. Karena dilihat dari jumlah anggota KUB sendiri yang tidak sama di setiap kecamatan.

Untuk mendapatkan bantuan itu, setiap KUB bisa mengajukan bantuan melalui petugas penyuluh lapangan (PPL) dan diteruskan ke kelurahan.

“Setelah dari kelurahan, akan disampaikan kepada kami,” imbuh Ipong.

Selain itu, Ipong menjelaskan pihaknya juga terus melakukan survei lapangan kepada nelayan. Survei itu terkait kebutuhan para nelayan, supaya bantuan yang disalurkan sesuai kebutuhan.

Kemudian, DKPP terus melakukan pendampingan kepada nelayan. Kata Ipong, dalam satu bulan ada empat kali pelatihan yang diselenggarakan di beberapa kecamatan.

“Untuk pelatihannya ada pembuatan pakan mandiri, perbaikan mesin perahu, dan penanggulan penyakit di ikan,” tegasnya.

Sementara itu, terkait bantuan bahan bakar minyak (BBM) kepada nelayan imbas kenaikan harga, Ipong menjelaskan pihaknya belum mendapat arahan dari pusat untuk mengadakan bantuan bahan bakar kepada nelayan.

“Kami masih menunggu arahan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan,” pungkasnya.(wld/dfn/rid)